KontraS mengkritik Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/11/2021 terkait penanganan kasus UU ITE.

Proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE akhirnya dimulai.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan edaran tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram berisi pedoman penangangan perkara UU ITE.

Mahfud MD memberikan waktu sekitar dua bulan kepada Tim Kajian mengenai kemungkinan melakukan revisi UU ITE.

Selain itu, BEM SI juga menuntut Polri agar lebih selektif dalam menanggapi laporan atau aduan pelanggaran UU ITE.

Pernyataan Jokowi yang ingin membuka peluang revisi UU ITE disambut baik masyarakat sipil. Berbeda kebijakan di level menteri.

Hukum tentang internet baru berkembang beberapa dekade belakangan. Veronica Koman meminta Pemerintah tidak gengsi mengakui kegagalan UU ITE.

Kementerian Kominfo dianggap defensif soal revisi UU ITE. Padahal semestinya menjadi garda terdepan membenahi aturan ini.

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.

Staf Ahli Kemenkominfo Henry Subiakto berpendapat, UU ITE tak harus direvisi hanya karena banyak masalah dalam implementasinya.

Fadjroel Rachman mengaku belum mendapat konfirmasi kembali ihwal kemungkinan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mahfud Md mengatakan pemerintah membantuk 2 tim perihal UU ITE. Satu membahas kemungkinan revisi, lainnya soal penafsiran pasal karet.

Paguyuban Korban UU ITE mengatakan pejabat, pengusaha, dan polisi adalah kelompok yang palimng sering menggunakan aturan itu untuk melaporkan.

KontraS meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk menjadikan kasus penembaka laskar Front Pembela Islam (FPI) sebagai fokus untuk diselesaikan.