Tujuh warga Kepulauan Sangihe menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya. Warga menuntut pembatalan izin PT Tambang Mas Sangihe dan ganti rugi sebesar Rp71,5 miliar.

Kerugian negara juga terjadi pada sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Komisi VII DPR akan memanggil Kementerian ESDM untuk mengusut pemberian izin usaha pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS)

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membenarkan pihaknya telah menerima surat Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong.

Aksi protes damai menolak sosialisasi tambang milik keluarga pengusaha Aburizal Bakrie, PT Dairi Prima Mineral (DPM), berlangsung di Balai Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kemarin.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah yang merupakan bagian dari koalisi #bersihkanIndonesia mengungkapkan bahwa operasi pertambangan yang dilakukan banyak perusahaan di Indonesia ternyata memiliki konflik. Luasan konfliknya mencapai 1,6 juta hektare atau sekitar tiga kali luas Pulau Bali.

Polemik aktivitas perusahaan tambang dan pengolahan batu andesit di kawasan Gunung Kekenceng, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi masih berlanjut. Kini pihak kepolisian telah meminta perusahaan menyetop sementara aktivitas yang berdekatan dengan kompleks Hiroshima 2 itu.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat ada 45 konflik tambang selama 2020. Akibatnya, 714.692 Ha mengalami kerusakan lingkungan.

Jatam menyebut angka yabg dirilis KLHK belum ditambahkan dengan IPPKH yang statusnya masih survei dan eksplorasi untuk usaha tambang.

Jatammengatakan, pencabutan izin tambang menjadi salah satu kunci jangka panjang menyelamatkan Kalimantan Selatan dari banjir.

Jatam menilai banjir Kalsel akan terjadi lagi bila tidak ada pemulihan lingkungan oleh pemerintah.

Enam penambang emas di Solok Selatan tertimbun di lubang tambang yang longsor.

Fluktuasi harga internasional memengaruhi penetapan harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK)

Koalisi #BersihkanIndonesia menyebut adanya kepentingan besar para pebisnis tambang di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja.

Dinas ESDM Sumatera Barat menghentikan aktivitas tambang batu bara di Sawahlunto setelah empat pekerja tertimbun di dalam lubang tambang.