Tak ada alasan yang jelas mengapa 90 izin tambang yang telah dicabut tersebut layak dipulihkan lagi.

Titik-titik lubang tambang tersebut teridentifikasi berada di 40 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang 36 perusahaan pertambangan di 22 wilayah provinsi.

Operasi tambang perusahaan itu sendiri selama ini mendapat penolakan dari warga Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, karena dikhawatirkan merusak lingkungan.

Perusahaan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi diduga kuat melakukan aktivitas tanpa perizinan lengkap di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Atas temuan ini, aktivitas pertambangan PT Faminglevto diputuskan ditutup atau dihentikan sementara waktu.

Mayoritas masyarakat yang berada di lingkar tambang, menolak keberadaan tambang rakyat maupun aktivitas pertambangan yang dikelola PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong.

Polda Sultra diduga melakukan sejumlah pelanggaran, baik HAM, pidana, maupun etik dalam konflik tambang antara warga Wawonii dengan PT GKP.

Tambang batu andesit di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, ternyata tak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penetapan desa itu sebagai tambang quarry bendungan Bener, dilakukan melalui pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Penetapan ini adalah sumber kerancuan dan ricuh di Desa Wadas.

PT DPM melakukan kegiatan pembangunan fasilitas penampungan tailing (limbah tambang) di lokasi yang persetujuan lingkungannya belum diumumkan oleh pemerintah.

Bila dalam kurun waktu itu PT BDL tidak memenuhi kelengkapan administrasi usaha kegiatan operasi produksi pertambangannya, maka perizinan tambangnya akan dicabut.

Namun penghentian kegiatan tambang PT BDL itu dianggap tidak cukup, harus ada sanksi tegas yang diberikan. Karena ada sejumlah pelanggaran yang terjadi.

Masyarakat sipil meminta perizinan tambang PT BDL dicabut. Karena selain menyebabkan konflik, PT BDL juga tidak memiliki IPPKH.

Tujuh warga Kepulauan Sangihe menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya. Warga menuntut pembatalan izin PT Tambang Mas Sangihe dan ganti rugi sebesar Rp71,5 miliar.

Kerugian negara juga terjadi pada sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Komisi VII DPR akan memanggil Kementerian ESDM untuk mengusut pemberian izin usaha pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS)

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membenarkan pihaknya telah menerima surat Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong.