Mayoritas masyarakat yang berada di lingkar tambang, menolak keberadaan tambang rakyat maupun aktivitas pertambangan yang dikelola PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong.

Polda Sultra diduga melakukan sejumlah pelanggaran, baik HAM, pidana, maupun etik dalam konflik tambang antara warga Wawonii dengan PT GKP.

Tambang batu andesit di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, ternyata tak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penetapan desa itu sebagai tambang quarry bendungan Bener, dilakukan melalui pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Penetapan ini adalah sumber kerancuan dan ricuh di Desa Wadas.

PT DPM melakukan kegiatan pembangunan fasilitas penampungan tailing (limbah tambang) di lokasi yang persetujuan lingkungannya belum diumumkan oleh pemerintah.

Bila dalam kurun waktu itu PT BDL tidak memenuhi kelengkapan administrasi usaha kegiatan operasi produksi pertambangannya, maka perizinan tambangnya akan dicabut.

Namun penghentian kegiatan tambang PT BDL itu dianggap tidak cukup, harus ada sanksi tegas yang diberikan. Karena ada sejumlah pelanggaran yang terjadi.

Masyarakat sipil meminta perizinan tambang PT BDL dicabut. Karena selain menyebabkan konflik, PT BDL juga tidak memiliki IPPKH.

Tujuh warga Kepulauan Sangihe menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya. Warga menuntut pembatalan izin PT Tambang Mas Sangihe dan ganti rugi sebesar Rp71,5 miliar.

Kerugian negara juga terjadi pada sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Komisi VII DPR akan memanggil Kementerian ESDM untuk mengusut pemberian izin usaha pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS)

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membenarkan pihaknya telah menerima surat Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong.

Aksi protes damai menolak sosialisasi tambang milik keluarga pengusaha Aburizal Bakrie, PT Dairi Prima Mineral (DPM), berlangsung di Balai Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kemarin.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah yang merupakan bagian dari koalisi #bersihkanIndonesia mengungkapkan bahwa operasi pertambangan yang dilakukan banyak perusahaan di Indonesia ternyata memiliki konflik. Luasan konfliknya mencapai 1,6 juta hektare atau sekitar tiga kali luas Pulau Bali.

Polemik aktivitas perusahaan tambang dan pengolahan batu andesit di kawasan Gunung Kekenceng, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi masih berlanjut. Kini pihak kepolisian telah meminta perusahaan menyetop sementara aktivitas yang berdekatan dengan kompleks Hiroshima 2 itu.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat ada 45 konflik tambang selama 2020. Akibatnya, 714.692 Ha mengalami kerusakan lingkungan.