Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun kepemilikan perkebunan komoditas ini dikuasai negara tetangga.

Pencabutan izin sawit di Papua Barat tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Pendapatan daerah penghasil sawit belum optimal, tak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Inisiatif pemda bermunculan tuk menyiasati pemasukan.

Perkebunan kelapa sawit PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (Makin Grup) melanggar kesepakatan dengan pemilik izin IUPHKm Koperasi Cempaga Perkasa.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Panja Pengembangan Sawit Rakyat mengunjungi perkebunan sawit di Kabupaten Siak, Riau.

Pencabutan izin perusahaan sawit dilakukan untuk melindungi ekosistem dan masyarakat adat Moi.

Butuh kemauan kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan konflik tenurial masyarakat adat Dayak Modang Long Wai Desa Long Bentuq dengan PT SAWA

Pasca bentrokan dengan perusahaan sawit, Orang Rimba mengungsi dalam keadaan trauma.

Laporan Greenpeace Indonesia mengungkap, 600 perusahaan kelapa sawit beroperasi di dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan kawasan konservasi.

Kawasan hutan dirambah menjadi kebun sawit. Ada indikasi produksi sawit dan turunannya mengalir ke perusahaan besar dan pasar internasional.

Kehadiran perkebunan sawit tidak hanya membuat Suku Yerisiam kehilangan ribuan hektar dusun (hutan) sagunya. Ketika hujan, areal sekitar banjir.

Petani sawit swadaya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperbaiki pengelolaan kebun kelapa sawit.

Salah satu alasan pelanggaran sementara izin kelapa sawit adalah untuk mengurangi jejak karbon negara dan mengekang risiko kebakaran hutan dari tebasan dan bakaran.

Tanah bekas konsesi perusahaan kelapa sawit harus dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat adat suku Moi, Kabupaten Sorong.

Inpres Moratorium harus diperpanjang, dengan beberapa perbaikan agar menyelesaikan sawit di dalam kawasan hutan serta konflik sosial.