Area deforestasi paling banyak terjadi di area perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, yang melakukan ekspansi bisnis.

Pegiat lingkungan pun mewanti-wanti pemerintah dan Presiden Jokowi untuk menghadapi gugatan ini secara serius demi mempertahankan hutan masyarakat adat.

Kepolisian Daerah Papua akan menerjunkan personel Brimob ke seluruh kabupaten/kota di Papua. Penempatan pasukan Brimob di 29 kabupaten/kota itu dilakukan menjelang ketok palu DPR RI untuk menyetujui Rancangan Undang-undang pemekaran Papua untuk membentuk tiga provinsi baru pada 30 Juni 2022 mendatang.

Tudingan perusakan hutan alam ini mengarah pada Moorim Paper. Perusahaan Korea Selatan ini--melalui anak perusahaannya PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP)--diduga telah membabat hutan seluas 6 ribu hektare dalam rentang waktu 7 tahun, 2015 hingga 2021. Keberadaan perusahaan ini menjadikannya salah satu ancaman terbesar bagi hutan hujan di wilayah tersebut.

Wenda mengingatkan pada tahun 2019 lalu Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bersedia berdialog dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua namun hingga saat ini, pernyataan tersebut tidak pernah terbukti.

Food Estate bagi masyarakat adat dinilai bukan sebagai angin segar, melainkan sebagai gelombang masalah baru bagi pengakuan hak masyarakat adat.

Sejumlah empat akar masalah Papua itu dirumuskan dalam dokumen laporan resmi LIPI, Papua Road Map.

Mereka meminta pemerintah turun tangan, mengambil tindakan terhadap PT SIS dan PT PNMP yang dianggap merusak hutan adat dan mengingkari janji-janjinya kepada warga.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua menyatakan dugaan pembakaran di Kabupaten Dogiyai terencana.

Kantor Lurah Samkai, Distrik Merauke, Papua sudah tiga hari ini tak dapat memberikan pelayanan masyarakat. Sebab, kantor tersebut masih dipalang warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat.

"Di tengah evaluasi dan pencabutan perizinan sawit dan kehutanan, deforestasi masih terus terjadi di Tanah Papua sepanjang 2021. "

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak Papua, menembak seorang warga sipil, Sabtu (19/02/2022) sore. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Djoni Naa mengatakan, belum ada perusahaan yang terdampak akibat kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, memastikan rekening gaji aparatur sipil negara (ASN) Pemeritah Provinsi (Pemprov) Papua tetap berada di Bank Papua. Hal ini dipastikan Gubernur Enembe setelah bertemu dengan Komisaris dan jajaran Direktur Bank Papua di Jayapura.

Sebulan lebih pasca banjir memporakporandakan Pasar Youtefa, Kota Jayapura, Papua para pedagang korban banjir saling bahu-membahu menimbun jalan dengan karang dan membangun kembali lapak yang rusak.