Sejumlah Lembaga Anti Korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih terus memantau dugaan kasus korupsi tambang pasir laut di Kabupaten Takalar salah satunya Lembaga Anti Korupsi (Laksus) Sulsel.

Kuasa hukum Gubernur Papua, Aloysius Renwarin menyatakan pihaknya telah menerima surat pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa istri dan anak Gubernur Papua dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Akan tetapi, Renwarin meminta lokasi pemeriksaan dipindahkan dari Jakarta ke Jayapura.

Pengacara Gubernur Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan izin kepada gubernur agar dapat melakukan upaya pengobatan kesehatan di Luar Negeri dalam beberapa waktu kedepan. 

Ada tanggungjawab moral AD ketika diminta bantu oleh keluarga untuk mengurus masuk Unila.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencatat telah terjadi total 490 pelanggaran di Danau Singkarak. Pelanggaran terjadi di danau pada kedua daerah yaitu Kabupaten Tanah Datar dan juga di Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Sumbar).

Reklamasi atau penimbunan salah satu kawasan Danau Singkarak di Jorong Kalukua, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok menjadi perhatian publik, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) untuk membahas terkait pengelolaan Danau Singkarak, termasuk adanya dugaan pelanggaran reklamasi, Senin (24/1/2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan 29 pemerintah kabupaten/kota di Papua jalan di tempat alias stagnan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komitmen seluruh kepala daerah di wilayah Jambi untuk memberantas korupsi di Tanah Pilih Pesako Betuah.

Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati terang-terangan tidak menampik banyak pegawai yang melobby-nya untuk meminta jabatan di pemerintahan.

Hasil analisis dan evaluasi dari KPK, soal PT IKL yang memiliki riwayat ketidakpatuhan terhadap persyaratan perijinan yang diberikan sejak 2009.

SuaraBanyuurip.com - Bojonegoro - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar "menidurkan" lebih dulu data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditengarai tidak valid. Rekomendasi  itu dimaksudkan supaya diadakan pembetulan data, sehingga bantuan bisa tepat sasaran. Kepala Dinsos Bojonegoro, M. Arwan mengungkapkan, sesuai informasi yang didapat dari Kemensos, bahwa ada…

Ratusan lembaga masyarakat sipil menilai pelaporan dan upaya pemidanaan oleh KPK terhadap aksi laser itu, sebagai upaya kriminalisasi

Greenpeace Indonesia mengatakan, pelemahan KPK akan memperparah korupsi di sektor sumber daya alam dan menambah kerusakan lingkungan.