Polisi segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) yang menyeret Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. Hal ini setelah status kasus tersebut resmi naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Penyidik Pidsus Kejati Kepri, sedang melakukan proses penyidikan kasus dugaan Tipikor tukar guling lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjungpinang, seluas 16.340 meter persegi.

Kerugian negara juga terjadi pada sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Ekonom senior dari UI Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Menteri Mahfud MD soal korupsi saat ini lebih meluas dibanding saat orde baru.

Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan Direktur PT Lampung Jasa Utama (LJU) inisial AJU sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan batu-pasir untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2016-2018. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp3 miliar.

Belasan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam FORUM Solidaritas Mahasiswa Papua Maju (FSMPM) bersama para mahasiswa Indonesia Timur yang tergabung dalam Indonesia Timur Bersatu (ITB), Senin (12/4/2021) menggelar aksi keprihatinan dan kepedulian atas nasib Papua. Dana Otsus Rawan Dikorupsi, Mahasiswa Papua Minta KPK Turun Tangan.

Politikus Nasdem ini yakin fraksi-fraksi di DPR akan mendukung RUU Perampasan Aset segera dibahas, agar perampasan aset pidana dapat dilakukan.

Hasil survei LSI menunjukkan mayoritas responden yang merupakan pengusaha melihat praktik korupsi di Indonesia meningkat.

Hasil survei LSI menyebut mayoritas pelaku usaha memberikan penilaian praktek korupsi di Indonesia mengalami kenaikan dalam dua terakhir

KPK menduga dalam pengerjaan proyek terjadi manipulasi data dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan tak sesuai spesifikasi. Kerugian negara Rp 156 miliar.

Ratusan Mahasiswa Demo Tuntut Usut Dugaan Korupsi Bantuan Pangan Non Tunai di Gowa

Pengurus Organisasi Kepemudaan Aniaya Aktivis Anti Korupsi Serdang Bedagai

Kejaksaan Agung telah mengajukan pencekalan terhadap sejumlah orang dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Pakar hukum Bivitri Susanti berpendapat, dipersempitnya ruang kebebasan masyarakat sipil oleh pemerintah turut andil menurunkan IPK Indonesia.

Mahfud Md mengatakan pemerintah menerima hasil kajian mengenai IPK tersebut. Dia mengatakan pemerintah menganggapnya sebagai masukan.