Pemkab Bojonegoro telah mengirim surat tagihan ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu untuk segera membayar kekurangan DBH migas yang belum dibayar.

Pemkab Bojonegoro tidak lagi menerima dana transfer dari pemerintah pusat pada triwulan keempat tahun 2019.

Pemkab Bojonegoro mempertanyakan hitungan Kemenkeu hingga membuat dana bagi hasil atau DBH Migas pada 2020 anjlok hingga 56 persen

Anggota DPRD Bojonegoro mempertanyakan anjloknya Dana Bagi Hasil atau DBH Migas untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

APBD Bojonegoro banyak mengandalkan Dana Bagi Hasil Migas atau DBh Migas sehingga dengan penurunan produksi Blok Cepu akan berpengaruh pada APBD.

Pemkab Bojonegoro masih mengandalkan pada dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas.