Pemerintah kembali menggelontorkan BLT UMKM Rp 1,2 juta dalam skema program Banpres Produktif untuk Usaha Menengah atau BPUM.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Anwar Sadad menilai bank penyalur Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM masih minim inovasi. Pasalnya, politisi PKB itu melihat masih sering terjadi antrean panjang pencairan BLT UMKM di bank yang ditunjuk sebagai penyalur.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, kembali memfasilitasi pendaftaran program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM tahun 2021. BLT untuk pelaku usaha sebesar Rp 1,2 Juta, berkas bisa diantar ke Disnaker Pinang.

Abdul Halim Iskandar mengatakan total Rp1,68 triliun Dana Desa telah tersalur di 5.646 desa per 16 Februari 2021.

Chatib Basri mengusulkan pemerintah untuk berfokus kepada program-program yang bisa dibelanjakan secara efektif untuk memulihkan ekonomi seperti BLT.

Bansos tunai yang diberikan Pemerintah DKI kepada 1,1 juta kepala keluarga akan diberikan melalui rekening Bank DKI.

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hampir rampung. Program ini diharapkan dapat berlanjut tahun depan.

Seorang penerima BLT di masa pandemi covid-19 diseret ke meja hijau karena terlibat kasus narkotika jenis sabu.

Penurunan Anggaran BLT tahun depan dinilai hanya akan memengaruhi sisi permintaan di dalam negeri.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) diperpanjang hingga akhir November 2020.

Jumlah dana desa di Kabupaten Blora tak lagi mencukupi untuk penyaluran BLT tahap III di masa pandemi covid-19.

Kades Sendang Wonogiri menelusuri adanya informasi tawaran BLT Rp 700 ribu per bulan yang diterima sejumlah warganya.

Sebanyak 2.000 kepala keluarga tak mengambil BLT sebesar Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah sebagai bantuan selama pandemi covid-19.

Pemerintah DKI Jakarta berencana menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT untuk warga terdampak pandemi Covid-19.

Pembagian BLT selama pandemi covid-19 di Karanganyar diduda dipotong oleh pemerintah desa. Bahkan ada warga yang hanya terima Rp 100 ribu dari seharusnya Rp 600 ribu.