Bursa Calon Ketua PBSI, Sekjen: Minimal Kantongi Dukungan 10 Pengprov
TEMPO.CO | 14/09/2020 21:20
Logo PBSI
Logo PBSI

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBSI Achmad Budiharto mengatakan, Musyarawah Nasional bakal digelar pada akhir tahun. Munas menjadi wadah memilih Ketua Umun Periode 2020-2024.
"Masih dalam proses, kalau nggak Oktober ya, November," kata dia kepada Tempo, Senin, 14 September 2020.

Budiharto mengatakan dalam AD/ART PBSI, calon ketua umum harus mengantongi minimal 10 surat dukungan dari pengurus provinsi. Saat ini PBSI memiliki 34 pengprov yang memiliki hak suara. Calon ketua umun nanti bakal ditetapkan oleh tim penjaringan atau seleksi.

"Tim penjaringan belum dibikin, biasanya dibentuk 1-2 bulan sebelum munas," ujarnya.

Sebelumnya, para legenda bulutangkis mendorong Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus PBSI periode 2020-2024. Keinginan itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan mantan Panglima TNI itu dalam acara makan siang di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Dalam pertemuan, kata  Hariyanto Arbi, hadir pula para legenda lain seperti Liem Swie King dan Eddy Hartono. Karena mantan atlet tidak memiliki hak suara, Hariyanto menuturkan ikut pula perwakilan dua klub yakni PB Djarum dan PB Jaya Raya yang memiliki harapan yang sama. PB Djarum diwakili oleh Lius Pongoh, Ivanna Lie, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, Christian Hadinata, serta Yuni Kartika.

Sedangkan Jaya Raya mengirimkan Imelda Wiguna, Rudy Hartono, dan Markis Kido.

"Kami menyampaikan buat maju supaya tidak satu calon. Tadi dibicarakan banyak sih. Pada ngomong semua. Intinya klub perlu diperhatikan," kata dia.

Saat ini PBSI dipimpin oleh Wiranto yang menjadi ketua sejak 2016. Pemilihan Ketua Umum PBSI bakal digelar pada November mendatang.

Selain Moeldoko, nama lain yang selama ini juga muncul dalam bursa calon ketua umum PBSI adalah Erick Thohir (Menteri BUMN), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Bambang Brodjonegoro (Menristek), Idham Azis (Kapolri), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM).

IRSYAN HASYIM


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT