Perkembangan ESports Harus Diimbangi Perubahan Undang-Undang SKN
TEMPO.CO | 27/10/2019 20:56
Pertandingan Grand Final ESL Indonesia Championship antara BOOM ID eSports melawan Evos eSports di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 15 September 2019. TEMPO/Irsyan
Pertandingan Grand Final ESL Indonesia Championship antara BOOM ID eSports melawan Evos eSports di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 15 September 2019. TEMPO/Irsyan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus segera mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan global.

Sebagai pengambil kebijakan, Kemenpora mendukung visi misi itu dengan mendorong olahraga menuju industri sehingga kemandirian olahraga bisa tercipta.

Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, DR Yusup Suparman SH, LLM yang hadir dalam Electronic Sports and Gaming Summit 2019 (ESGS 2019) yang berlangsung di Filipina 24-28 Oktober 2019 melihat perkembangan olahraga yang demikian pesat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) beserta Peraturan Pelaksanaanya harus segera direvisi. Tujuannya, UU SKN tidak lagi menghambat tetapi menjawab tantangan dan kebutuhan global yang bergerak cepat menuju terciptanya "Industri Olahraga".

"Melalui pemahaman dan konstruksi berpikir secara holistik dan komprehensif akan melahirkan paradigma progresif bahwa UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 perlu direvisi. Jadi, keberadaan UU SKN tidak lagi menghambat tetapi menjawab tantangan dan kebutuhan global yang bergerak cepat menuju terciptanya industri olahraga. Hal ini terkait dengan pengakuan keberadaan esports dalam legal standing pada kerangka sistem keolahragaan nasional," kata Yusup Suparman, Minggu 27 Oktober 2019.

Sebenarnya legal standing (kedudukan hukum) esports pada tataran lingkup pengaturan UU SKN yang menganut olahraga prestasi, pendidikan dan rekreasi sebagaimana tercantum pada Pasal 17, kata Yusup yang juga pakar hukum olahraga, tidak perlu lagi diperdebatkan. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah merestui digelarnya esports Piala Presiden akhir bulan April 2019 di Istora Senayan.

Yang perlu dicatat lagi, esports juga telah menunjukkan eksistensinya dengan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga eksebisi pada Asian Games XVIII Jakarta-Palembang 2018 dan telah jadi cabang resmi yang dipertandingkan pada SEA Games Filipina yang digelar 31 November hingga 12 Desember 2019 nanti. Ke depan pun, esports tak tertutup kemungkinan masuk cabang resmi Olimpiade seperti cabang olahraga lainnya.

Berangkat dari argumen ketentuan Pasal 32, jelas Yusup, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku penanggungjawab Sistem Keolahragaan Nasional,tentu tidak boleh tinggal diam dengan adanya peradaban global yang terus berjalan cepat dimana trans internasional menunjukan bahwa esports telah digandrungi oleh komunitas regional dan internasional secara positif. Dan, berdirinya "International Esports Federation", sekitar 11 tahun lalu menunjukan bahwa esports telah memperoleh legitimasi kuat dalam konstruksi olahraga yang berkiblat kuat pada arah industri olahraga.

Melihat fenomena dan diskursus saat ini mengenai legitimasi esports. saran Yusup, Kemenpora perlu melakukan komparasi untuk mengkaji lebih detail dalam perspektif olahraga menuju kemandirian dengan pengembangan Industri olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan Pengembangan Industri Olahraga.

Sebelum dilakukan pengkajian, kata Yusup, Kemenpora mempelajari dampak signifikan dan strategis dari esports guna pengembangan industri olahraga yang berdimensi internasional, bahkan merujuk ungkapan Presiden pada saat pidato pelantikan 20 Oktober 2019, Kementerian/Lembaga harus memastikan program dan kegiatan benar-benar ''terdeliver'' bukan hanya "send".

''Pengembangan esports dalam kerangka sistem keolahragaan harus dimaknai sebagai upaya mendongkrak dan mengakselerasi kemandekan dan sumbatan kemandirian olahraga yang selama ini menjadi beban pemerintah dengan konsep olahraga menuju industri yang menciptakan kemandirian yang pada akhirnya kesejahteraan pelaku dan komunitas masyarakat Indonesia," tandas Yusup yang meraih gelar doktor hukum olahraga di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT