Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan skor 4 poin dari tahun 2021 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Suaraindo.id – Transparency International meluncurkan hasil Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk tahun pengukuran 2022. Hasilnya, Indonesia mengalami penurunan skor 4 poin dari tahun 2021 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan ini merupakan yang terburuk sepanjang era reformasi.
Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan skor dan peringkat ini menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi. “Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” ujar Wawan di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Wawan menjelaskan skor IPK Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik, yaitu 45. Adapun jika dibandingkan negara di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara dan jauh di bawah sejumlah negara tetangga. Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. “Ini menjadi kado bagi Indonesia karena tahun ini kita menjadi host bagi ASEAN,” tuturnya.
Menurut dia, setidaknya terdapat tiga indikator yang menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Indikator itu ialah kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan investasi, masih maraknya korupsi politik, dan penegakan hukum atas korupsi yang belum efektif.
Oleh karena itu, TII merekomendasikan pemerintah, partai politik, dan penegak hukum lebih menjamin prinsip-prinsip anti-korupsi dalam kehidupan politik. Serta dapat membangun sistem anti-korupsi yang lebih konsisten dalam kebijakan ekonomi.
Denmark Rangking Satu
Sementara itu, secara global IKP Denmark dengan skor 90 menempati urutan puncak pada tahun ini, diikuti Finlandia dan Selandia Baru dengan skor keduanya sebesar 87. Sedangkan Sudan Selatan, Suriah, dan Somalia yang terlibat konflik berkepanjangan tetap berada di posisi bawah.
Hasil CPI 2022 ini juga mengungkapkan rata-rata global tetap stagnan pada skor 43 dari 100 untuk sebelas tahun berturut-turut. Lebih dari dua pertiga negara (122) terus menghadapi masalah korupsi yang serius dengan skor di bawah 50.
Sementara itu, rerata negara di Asia Pasifik masih stagnan dengan skor 45 selama empat tahun berturut-turut dimana lebih dari 70 persen negara berada di peringkat di bawah 50.
Respons KPK
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pesimistis skor IKP Indonesia dapat melampaui 40 jika tidak ada terobosan yang baru. Ia beralasan riset yang dilakukan Transparency International Indonesia sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia mencontohkan terobosan yang dapat dilakukan ialah dengan memperbaiki partai politik. Sebab, partai memiliki peran yang besar seperti penempatan pejabat dan penganggaran belanja negara.
“Kalau tidak ada terobosan, saya percaya (tidak naik skor). Terutama birokrat harus ada komandannya dan semestinya tangan besi. Beri target, kalau tidak selesai ganti,” ujar Nainggolan.
Menurut Nainggolan, peran pemimpin dalam mencegah terjadinya korupsi penting. Sebab, pada umumnya terobosan untuk pencegahan korupsi tidak berjalan tanpa instruksi dari pemimpin.
Selain itu, ia menyarankan pemerintah memberikan renumerasi yang baik kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam pencegahan korupsi. Utamanya aparatur di penegakan hukum dan pengawasan yang berhadapan dengan kasus-kasus korupsi.
“Kalau pemerintah tidak punya uang, pilih saja yang paling bahaya yaitu aparat penegak hukum dan pengawasan,” kata dia
SUARAINDO.ID
Link Back URL Partner Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Turun, Terburuk Sejak Era Reformasi