Ada sepuluh kabupaten di Tanah Papua dengan laju deforestasi tertinggi sejak 2001 hingga 2020. Deforestasi terjadi disebabkan perizinan industri ekstraktif berbasis lahan yang mengancam hak-hak masyarakat adat Papua.
Jayapura, Jubi – Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik menyatakan ada sepuluh kabupaten di Tanah Papua dengan laju deforestasi tertinggi sejak 2001 hingga 2020. Deforestasi terjadi disebabkan perizinan industri ekstraktif berbasis lahan yang mengancam hak-hak masyarakat adat Papua.
Hal itu disampaikan Taufik dalam diskusi dan diseminasi laporan riset “Kutukan Sumber Daya Alam di Tanah Papua” yang diselenggarakan Greenpeace bekerjasama dengan Institute for Development of Economics and Finance atau IDEF secara daring pada, Senin (19/12/2022). Kiki menyatakan dalam dua dekade terakhir, Tanah Papua merupakan wilayah dengan laju deforestasi yang tinggi di Indonesia.
Iklan
Hasil riset Greenpeace dan IDEF menunjukkan setidaknya luas hutan alam yang hilang di sepuluh kabupaten di Tanah Papua itu mencapai 417,8 ribu hektare. “Itu merupakan hasil temuan riset kami dalam dua dekade terakhir, bagaimana Papua kehilangan hutan alam. Tetapi untuk keseluruhan hingga saat ini Tanah Papua telah kehilangan hutan alam seluas 641,4 ribu hektare,” katanya.
Kiki menyatakan dari sepuluh kabupaten dengan laju deforestasi tertinggi di Tanah Papua, separuhnya terjadi di lima kabupaten Provinsi Papua, dengan luasan hutan alam yang hilang mencapai 292,1 ribu hektare. Sejumlah lima kabupaten itu adalah Kabupaten Merauke (92,2 ribu hektare), Kabupaten Boven Digoel (69,8 ribu hektare), Kabupaten Mappi (30,2 ribu hektare), Kabupaten Nabire (36 ribu hektare), Kabupaten Keerom (29,9 ribu hektare) dan Kabupaten Mimika (34 ribu hektare).
Deforestasi dengan laju yang tinggi juga terjadi di Provinsi Papua Barat, dengan luasan hutan alam yang hilang mencapai 125,7 ribu hektare. Sejumlah lima kabupaten dengan laju deforestasi tertinggi di Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak (36,1 ribu hektare), Kabupaten Teluk Bintuni (31,7 ribu hektare), Kabupaten Manokwari (28,7 ribu hektare) dan Kabupaten Sorong (29,2 ribu hektare).
Kiki menyatakan laju deforestasi terjadi karena adanya perizinan industri ekstraktif berbasis lahan, seperti pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), maupun perkebunan kelapa sawit. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua juga bisa mempercepat laju deforestasi di Tanah Papua.
Ketua Organisasi Perempuan Suku Namblong, Kabupaten Jayapura, Rosita Tecuari menyatakan eksploitasi sumber daya alam berbasis izin telah meminggirkan hak-hak orang asli Papua termasuk masyarakat adat. “Kami telah mengalami sendiri bagaimana hutan kami diambil paksa oleh perusahaan, sementara kami yang memiliki tanah adat tersebut tidak mendapatkan kesejahteraan apapun,” katanya.
Tecuari menyatakan saat ini bersama masyarakat adat di lembah Grime Nawa terus berupaya menolak kehadiran perusahan perkebunan sawit PT. Permata Nusa Mandiri. Menurut Tecuari, perusahaan itu telah melakukan pembukaan lahan tanpa izin milik masyarakat adat seluas tujuh puluh sampai 100 hektare.
Tecuari menyatakan kehadiran perusahan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat. Namun, aktivitas perusahaan merusak alam dan tanah yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat di situ.
“Hutan bagi kami adalah tempat mencari makan. Mengambil sayur-sayuran, mendapatkan lauk pauk itu kami ambil dari hutan, bukan di kota atau di toko-toko,” ujarnya.
**
Link Back URL Partner Ini 10 Kabupaten di Papua dengan Laju Deforestasi Tertinggi