Gempa yang terjadi di Kota Jayapura Papua sejak tiga hari lalu belum menunjukkan trend penurunan atau normal.
Sebanyak 21 nelayan asal Merauke, Provinsi Papua Selatan, saat ini masih menjalani hukuman di dua wilayah di Papua Nugini atau PNG. Konsul Indonesia di Vanimo, Papua Nugini, Allen Simarmata mengatakan, ke 21 nelayan itu sebelumnya ditangkap akibat menangkap ikan secara ilegal di perairan PNG.
Orang Asli Papua maupun non-Papua yang menjadi tukang ojek sama-sama terancam oleh kasus penikaman.
Ada sepuluh kabupaten di Tanah Papua dengan laju deforestasi tertinggi sejak 2001 hingga 2020. Deforestasi terjadi disebabkan perizinan industri ekstraktif berbasis lahan yang mengancam hak-hak masyarakat adat Papua.
Kampung Wutung di perbatasan Papua Nugini dan Indonesia (Kota Jayapura) telah sepakat menyediakan lahan mereka bagi Pemerintah. Pemberian lahan ini bakal digunakan untuk mendirikan pusat perdagangan.
Sejumlah dua unit bus eks Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 telah tiba di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (17/12/2022). Bus itu akan difungsikan sebagai angkutan umum yang melayani penumpang dengan rute Nabire Paniai.
Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua menyeru agar para pihak dalam konflik bersenjata di Papua, baik TNI, Polri, maupun kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, untuk melindungi setiap warga sipil yang berada di wilayah konflik. Kewajiban para pihak yang bertikai untuk melindungi warga sipil itu sesuai prinsip-prinsip Konvensi Jenewa 1949.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen menyatakan sejak program beasiswa Papua dijalankan dari 2009, sedikitnya ada 528 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang mengalami pemutusan hubungan studi atau drop-out. Pemutusan hubungan studi itu disebabkan sejumlah hal, seperti nilai akademik yang rendah, masa studi yang melampaui batas waktu, pelanggaran aturan perguruan tinggi, bahkan pelanggaran hukum.
Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menyerang aparat keamanan dan membakar mobil dinas Kepolisian di Jalan Trans Yapen Saubeba-Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa (13/12/2022) sekitar pukul 12.20 WIT.
Maskapai penerbangan Wings Air membuka rute penerbangan menuju Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Jayapura, Provinsi Papua mengakui saat ini sekitar 30 persen hingga 40 persen guru merupakan honorer.
Sejak tahun 1992 hingga akhir September 2022 terdapat 3.640 orang di Papua yang meninggal karena HIV/AIDS.
Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto, meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintahan Pusat agar Penjabat (Pj) Bupati Jayapura setelah 12 Desember 2022 nanti, adalah anak asli Tabi khususnya Kabupaten Jayapura.
Ketua OrganisasiPerempuan Adat Suku Namblong (ORPA) Rosita Tecuari mengatakan pihaknya mengalami berbagai tantangan baik dalam diri, juga dalam tatanan adat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat suku Namblong yang dirampas oleh perusahaan sejak tahun 2015 silam hingga saat ini.
Ketua Poksus Papua, John Gobay, mengatakan dampak dari tailing PT Freeport Indonesia telah meluas keluar wilayah kontrak karya dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar area pertambangan.
Ketua Kelompok Khusus atau Poksus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan PT Freeport Indonesia dan pemerintah harus segera membayar kompensasi kerugian masyarakat Mimika Wee yang ada di wilayah pesisir pantai selatan Papua dan terdampak pembuangan limbah tailing PT Freeport Indonesia.
Penjabat atau Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menginjakkan kakinya di Wamena pada Selasa (22/11/2022) pagi, dan disambut para Bupati se-Pegunungan Tengah serta masyarakat.
Tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Manokwari mengajukan gugatan terkait sengketa tapal batas antar Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw, Papua Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) menganggap rencana Jeda Kemanusiaan yang baru saja disepakati oleh United Liberation Movement for Papua (ULMWP), Komnas HAM RI dan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tanggal 11 November 2022 adalah sia-sia saja.
Amuk massa di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah pada 12 November 2022 menyebabkan banyak kerugian material akibat aksi pembakaran dan perusakan oleh massa. Kepolisian Daerah Papua menyebut kerusakan melingkupi berbagai macam benda, termasuk korban jiwa.