4 Tahun Belum Terima e-KTP Deli Serdang, Lisbon: Sudah Macam Gosokan Bolak Balik, Dipingpong Ke Sana Ke Mari
Dian Andryanto | 16/07/2020 13:55
4 Tahun Belum Terima e-KTP Deli Serdang, Lisbon: Sudah Macam Gosokan Bolak Balik, Dipingpong Ke Sana Ke Mari

TERAS.ID, Deli Serdang - Susahnya mendapatkan identitas kependudukan seperti e-KTP atau KK bukanlah kabar baru. Ini persoalan klasik yang  sering terdengar saban hari. Ada warga yang bertahun-tahun menunggu tapi identitas kependudukannya tak kunjung terbit.

Celakanya, gara-gara sulitnya mendapatkan identitas kewarganegaraan itu, berimbas pada susahnya mengakses hak-hak lainnya seperti hak politik, hak pendidikan dan hak sosial, termasuk kesempatan mendapatkan pekerjaan.

Seperti dialami Lisbon Aritonang, 30 tahun, warga Desa Namo Bintang, Kecamaran Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Ia bolak-balik seperti dipingpong dalam pengurusan identitas kependudukannya. Sejak empat tahun lalu, ia telah mengupayakan agar bisa mencatatkan identitas kependudukannya di Dinas Catatan Sipil Deli Serdang. Karena ia pindah dari Simalungun dan menetap di Pancurbatu bersama istrinya, Rukia Gultom.

Sebagai warga negara yang taat hukum, Lisbon proaktif untuk mengurusnya. Ia mendatangi dinas catatan sipil untuk mengurus identitas keluarganya. Namun semuanya berakhir mengecewakan. "Dua anakku ini sampai sekarang tak bisa kuurus akta lahirnya karena aku pun belum dapat KTP," kata dia saat ditemui di rumahnya, Kamis 16 Juli 2020.

Lisbon menuturkan, pihak catatan sipil berdalih tidak bisa menerbitkan kartu keluarganya karena data ganda. Nama Lisbon Aritonang terdaftar di dua database dinas Catatan Sipil, yakni Simalungun dan Deli Serdang. Padahal, saat kepindahan dari Simalungun ke Deli Serdang, Lisbon telah melampirkan surat pernyataan pindah domisili dari Simalungun. Surat itu beserta berkas lainnya ia serahkan ke petugas pencatatan sipil di Lubuk Pakam, Deliserdang.

"Aku ambil surat pindah dari Simalungun. Kubawa ke Lubuk Pakam. Katanya belum bisa dikerjakan, karena sistem jaringan sedang tidak baik. Sampai kedaluwarsa surat pindah domisili itu. Aku urus begitu-begitu saja, selama tiga kali. Alasan mereka, Capil Simalungun tidak online. Belum lagi alasannya, blangko kosong. Itu alasannya banyaklah mereka sebutkan," kata Lisbon, menceritakan.

Karena mendesak untuk urusan tertentu, pada 2019, Lisbon pun hanya diberikan selembar resi. Namun resi itupun ada masa berlakunya. Lisbon yang sehari-hari sibuk bekerja sebagai teknisi, harus kehilangan banyak waktu untuk mengurus identitas kependudukannya.

Atas usahanya itu, tahun 2019 pula terbitlah Kartu Keluarganya, yang didalamnya tercatat nama Lisbon Aritonang, istrinya Rukia Gultom dana anaknya Moses. "Anehnya, KK bisa terbit, mengapa KTP kami tidak bisa terbit?" katanya tak mengerti.

Dan, pada Rabu pagi, 15 Juli 2020, Lisbon kembali mendatangi Kantor Dinas Catatan Sipil untuk menanyakan perkembangan pembuatan e-KTPnya. Namun ia kembali dipingpong. Ia direkomendasikan pergi ke Kantor Camat. Namun di kantor Camat, sama sekali kartu penduduknya tidak ada. Padahal jarak antara Kantor Catatan Sipil Lubuk Pakam ke Kantor Camat Pancur Batu sekitar 36 kilometer dan membutuhkan waktu satu jam perjalanan naik kendaraan.

 

"Bukan sekali dua kali saya datangi lae. Sudah macam gosokan aku ini. Tapi tetap saja tidak beres pembuatan KTPku. Banyak urusanku terkendala," kata dia.

Lisbon tidak sendiri. Ada juga Nurli Butar-butar yang menunggu lima tahun lebih agar KTPnya terbit. Baru pekan lalu KTP-nya dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil. Bahkan ada Zulfan Lame yang lebih lama lagi, ia menunggu selama 7 tahun tapi KTPnya tak kunjung terbit.

"Yang telah saya dampingi saja, ada ratusan orang miskin yang tidak punya identitas Mereka mengaku kesulitan mengurus identitas kependudukannya. Ini fakta," ujar Ketua Pemulung Uba Pasaribu.

Uba berharap, pemerintah mau inisiatif jemput bola. Tidak menunggu warga datang mengurus identitas. Tetapi pelru ada terobosan agar persoalan identitas ini tidak berlarut-larut. "Kalau mau bekerja, ya aktifkan peran kepling, kades dan jemput bola. Buat kebijakan khusus bagi kaum marjinal soal pengurusan identitas ini.

"Kalau memang ada political will pejabat terkait, pastilah persoalan identitas ini bisa dibereskan cepat. Tetapi mengapa selalu kita temukan kasus-kasus beginian? Berarti banyak yang tak beres. Revolusi mental malah jadi revolusi mentel," kata Uba, menandaskan.

DEDY HUTAJULU / SDA


BERITA TERKAIT