Pendapat Tempo: Polisi Jadi Kepala Daerah, Pengkhianatan Terhadap Amanat Reformasi 1998
Yosep Suprayogi | 21/06/2018 06:00
Pendapat Tempo: Polisi Jadi Kepala Daerah, Pengkhianatan Terhadap Amanat Reformasi 1998
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar M. Iriawan dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan koordinasi dan konsolidasi akan berjalan maksimal. (foto: Dok. Jabar)

MESKI ditentang banyak kalangan masyarakat pemerintah bersikeras menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa jabatannya pada 13 Juni lalu. Selain melanggar banyak peraturan, penunjukan polisi aktif menempati jabatan sipil merupakan pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo rupanya merancang pengangkatan Iriawan sejak Januari lalu. Kala itu dia juga hendak menunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspetur Jenderal Polisi Martuani Sormin menggantikan sementara Gubernur Sumatra Utara Erry Nuradi yang selesai masa tugasnya pada 17 Juni lalu. Rencana tersebut tenggelam setelah muncul banyak protes dan penolakan.

Tapi pemerintah tidak menyerah. Mengabaikan protes publik, Presiden Joko Widodo  menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan Iriawan. Senin lalu Iriawan pun dilantik.

Pengangkatan Iriawan menabrak banyak aturan, di antaranya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 201 UU ini menyatakan, pejabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, di mana pimpinan tinggi madya merupakan jabatan aparatur sipil negara.

Sebenarnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 20 ayat 3, membolehkan anggota TNI  dan polisi mengisi jabatan ASN tertentu. Tapi ada syaratnya: hanya di instansi pusat, serta sejalan dengan UU Kepolisian dan UU TNI. Masalahnya, gubenur bukanlah jabatan di instansi pusat.

Jika Iriawan dianggap satu-satunya calon yang pantas, pengangkatannya semestinya mengikuti prosedur yang benar. Yakni, pertama-tama, dia mesti mengundurkan diri  dari kepolisian. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jelas menyatakan  bahwa anggota polisi yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian mesti mengundurkan diri atau pensiun.

Sejumlah kalangan curiga, penempatan Iriawan sengaja untuk menjamin kepentingan politik penguasa pada pilkada nanti. Sangat disayangkan jika benar demikian. Aparatur hukum yang seharusnya netral diseret masuk ke dalam pusaran politik hanya demi kepentingan sesaat.

Pengangkatan Iriawan mengingatkan kepada rezim Orde Baru dan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan alasan keamanan dan stabilitas pemerintah, Orde Baru menempatkan banyak pejabat kepolisian dan militer sebagai kepala daerah. Ternyata mereka cuma menjadi kaki tangan rezim untuk mengontrol dan mengintimidasi publik.

Setelah berhasil menggulingkan Orde Baru pada 20 tahun lalu, masyarakat menuntut Dwifungsi ABRI dihapus. Tentara kembali menjalankan fungsi pertahanan dan polisi bertugas menjaga keamanan. Kini dengan pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat seperti hendak mengembalikan dwifungsi. Nampaknya pemerintah telah menyeret mundur demokrasi di negeri ini. ***

SebelumnyaPendapat Tempo: Penghentian Kasus Rizieq Tepat, Walau Telat


BERITA TERKAIT