Pendapat Tempo: Penghentian Kasus Rizieq Tepat, Walau Telat
Yosep Suprayogi | 20/06/2018 05:00
Pendapat Tempo: Penghentian Kasus Rizieq Tepat, Walau Telat
Rizieq Shihab. REUTERS/Beawiharta

SETELAH hampir satu setengah tahun bergulir, penyidikan perkara pornografi pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab akhirnya distop. Keputusan ini tepat, walau telat.  Sejak awal, pengusutan kasus pornografi itu seharusnya tidak perlu dilakukan.

Polisi berdalih penghentian kasus Rizieq karena kurang bukti. Di sinilah terlihat cara kerja kepolisian yang tidak profesional.  Polisi semestinya sejak dini menghitung soal pembuktian. Langkah penegak hukum yang  gegabah dalam menjerat Rizieq dengan delik pornografi hanya mengundang spekulasi miring.  Jerat buat Rizieq  terkesan sebagai upaya “mengimbangi” pengusutan  Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok dengan tuduhan penistaan agama.

Kepolisian semestinya berhati-hari menggunakan Undang-undang Pornografi  yang memuat pasal-pasal karet.  Hakikat  aturan pornografi  seharusnya bertujuan melindungi  privasi seseorang dari kejahatan penyebaran gambar atau foto pribadi yang bukan untuk konsumsi publik.  Undang-undang Ponografi juga melindungi anak-anak dan remaja dari  penyebaran gambar-gambar tak senonoh.

Dalam kasus Riqieq, polisi tak pernah menjelaskan asal usul  gambar porno itu. Penegak hukum juga  tak mengusut  pengunggah gambar dan percakapan mesum yang diduga dilakukan oleh Rizieq dengan Firza Husein. Gambar dan percakapan keduanya viral di media sosial setelah  Firza yang menjadi  Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana diperiksa polisi dalam kasus demo Bela Islam.

Jika polisi ingin mengusut kasus pornografi yang melibatkan Rizieq, seharusnya penyebar dulu yang diperiksa.  Penyebaran pornografi merupakan kejahatan.   Orang yang gambarnya disebarkan semestinya justru dianggap sebagai korban. Lain halnya jika pembuat gambar porno itu beritikad buruk, sengaja memproduksi, lalu juga menyebarkannya  demi  kepentingan bisnis atau yang lain.

Langkah polisi yang serampangan juga terlihat  ketika menjerat Riqieq  dengan tuduhan menistakan Pancasila.   Kepolisian Daerah Jawa Barat akhirnya menghentikan penyidikan kasus ini pada bulan lalu dengan alasan yang sama: buktinya lemah. Pengusutan perkara yang tidak dipertimbangkan secara matang seperti ini  seharusnya tidak terjadi. Sudah ada aturan baku yang jelas bahwa setiap memulai penyidikan, polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup.

Publik kini menanti sikap  polisi terhadap kasus-kasus lain yang melibatkan Rizieq.  Ada banyak dugaan pelanggaran pidana yang dituduhkan kepada pemimpin FPI ini.  Misalnya, video Rizieq yang berisi ceramah  bernada menghasut.  Ada juga kasus pembakaran patung Arjuna di Purwakarta, Jawa Barat, Februari tahun lalu.

Kepolisian seharusnya  berkosentrasi terhadap kasus Rizieq yang benar-benar merupakan pelanggaran hukum yang serius. Mengusut kasus yang lemah bukti seperti soal pornografi hanya akan memperlihatkan cara kerja polisi gegabah dan tak profesional. ***


BERITA TERKAIT