Sugeng Suparwoto Apresiasi Pembangunan PLTA oleh Poso Energy
Yosep Suprayogi | 03/10/2021 21:06
Sugeng Suparwoto Apresiasi Pembangunan PLTA oleh Poso Energy
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2, di Poso, Sulteng, Jumat (1/10/2021).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi Poso Energy yang telah membangun dan berinvestasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Tak hanya itu, Sugeng menilai investasi di bidang energi yang dilakukan oleh Poso Energy ini bisa menjadi pilot project bagi pembangunan PLTA di daerah lain di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sugeng saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2, di Poso, Sulteng, Jumat (1/10/2021). Kunjungan tersebut dipandu langsung oleh Founder Poso Energy Jusuf Kalla.

“Membangun PLTA itu tidak mudah, di sini saja butuh investasi Rp15 triliunan. Hebatnya lagi ini dikerjakan sendiri oleh anak bangsa, hanya turbin yang impor. Biasanya kan kalau PLTA yang bangun asing, ada dari Jepang dan Prancis dan sebagainya,” terang Sugeng.

Sugeng mengungkapkan potensi pembangkit hidro di tanah air sangatlah besar, ada sekitar 42.000 MW. Sementara yang telah dibangun tidak sampai 20 persen. Poso Energy sendiri telah mengoperasikan dua PLTA-nya, PLTA Poso 1 mampu menghasilkan 195 Mega Watt (MW) sedangkan PLTA Poso 2 sejumlah 120 MW.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, energi terbarukan bukan lagi menjadi pilihan bagi Indonesia, namun sudah menjadi keharusan. "Energi fosil sudah jadi masalah, di samping keterbatasan juga polutif. Kita ingin meninggalkan energi yang handal dan bersih, PLTA ini salah satunya,” tegasnya.

Sebagai upaya mendukung hadirnya Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTA dan pembangkit bersih dan terbarukan lainnya, terang Sugeng, Komisi VII tengah membahas Rancangan Undang-undang EBT.

“Sekarang sudah di Baleg, nanti di dorong ke Bamus lalu ke Komisi VII. Pemerintah juga akan mengirimkan Surpres untuk pembahasan di kementerian terkait. Insya Allah tahun ini selesai,” pungkasnya. (es)

Sumber: www.dpr.go.id