DPR Dorong Area Sawit Perusahaan Dimanfaatkan Petani
Info Teras | 12/11/2021 13:43
DPR Dorong Area Sawit Perusahaan Dimanfaatkan Petani

INFO NASIONAL-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Panja Pengembangan Sawit Rakyat mengunjungi perkebunan sawit di Kabupaten Siak, Riau. Dalam kunjungan ini, Dedi mendorong agar perusahaan dan pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani sawit. 

 

Setelah melakukan dialog dengan Bupati Siak dan para petani sawit, Dedi berharap perusahaan membuka ruang agar petani diberi kesempatan melakukan ekonomi produksi selama masa tunggu panen sawit.

“Mendorong perusahaan agar membuka ruang untuk petani melakukan ekonomi produksi menggunakan area tanah perkebunan selama menunggu sawitnya berbuah, dalam 1-5 tahun, ," ujarnya saat meninjau area perkebunan sawit di Siak, Riau, Kamis, 11 November 2021.

Dedi menjelaskan, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian Kementerian Pertanian, tidak menjadi problem jika area sawit ditanami jagung, umbi, dan tanaman lain, sehingga petani tidak harus menunggu hasil panen sawit. Pasalnya rentan waktu tunggu selama tahunan menjadi waktu kosong tanpa pemasukan bagi petani sawit.

Selain itu ada petani juga mengluhkan harga pupuk yang belum terjangkau. Antara harga pupuk dengan harga buah sawit tidak sepadan. Sehingga Dedi mendorong agar pemerintah segera mencarikan solusi terkait masalah pupuk yang tak kunjung usai.

"Harus didorong  terutama Pupuk Indonesia, segera juga agar harga pupuknya jangan terlalu tinggi, agar petani memiliki kecukupan pembiayaan untuk melakukan pemeliharaan dan untuk meningkatkan produksi. Kalau harga sawitnya Rp 3.000 (per kilogram), masih gagal beli pupuk hari ini. Kalau harga sawitnya Rp 2.000, Rp 2.500 apa lagi Rp 1.000 ya lewat lah itu, enggak bisa (beli pupuk) lagi. Sehingga sawitnya itu enggak diurus. Kalau enggak diurus, enggak berbuah," kata mantan Bupati Purwakarta itu.

Di kesempatan yang sama, Bupati Siak Alfedri, meminta masukan berkaitan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di PT Inti Indosawit, Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Kerinci Kanan. Dari target program PSR sebanyak 22 ribu hektare., baru terealisasi 3.800 ha. Penyebabnya ada berbagai faktor.

“Di antaranya, sertifikat tanah yang warga miliki menjadi agunan di bank, kemudian balik nama yang belum selesai. Dengan kunjungan kerja DPR RI ini menjadi dorongan bagi kami, bagaimana nanti bisa diselesaikan melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri," ujarnya.(*)

 


BERITA TERKAIT