DPR: Peran Pemda dalam Pemberdayaan PMI Perlu Diperkuat
Info Teras | 04/11/2021 13:30
DPR: Peran Pemda dalam Pemberdayaan PMI Perlu Diperkuat

INFO NASIONAL- Pemerintah daerah perlu memperkuat perannya membina Pekerja Migran yang telah pulang ke Indonesia untuk dapat memiliki keahlian dan lapangan kerja usai tidak bekerja lagi ke luar negeri. Peran tersebut merupakan poin penting dan utama dalam melindungi dan memberdayakan mereka sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya.

“Kami berharap, mereka yang pulang dari luar negeri karena di PHK atau karena kehilangan pekerjaannya bisa diberdayakan oleh Pemda," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Timwas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ke Provinsi Sumatera Utara Saleh Partaonan Daulay usai pertemuan dengan stakeholder yang terlibat dalam penanganan perlindungan PMI di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 3 November 2021.

Dalam menangani para PMI yang telah pulang ke Indonesia, Pemda Sumut melalui Disnakertrans Provinsi Sumut membentuk program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan Desa Produktif, untuk memberikan pemberdayaan, penyuluhan dan pelatihan kepada para PMI maupun CPMI.

Program ini unggulan dan terobosan Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan kementerian/lembaga dengan kepentingan yang sama untuk memberdayakan dan meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi para PMI maupun CPMI.

Namun, Saleh menilai program tersebut di beberapa daerah tertentu di Pulau Jawa itu sangat efektif, tapi tidak dengan di Sumut. Desmigratif merupakan wadah untuk menggali potensi PMI yang pulang ke Indonesia, hingga dapat membuat lapangan kerja, bahkan mengelola keuangan dan bisnisnya dengan baik dan bijak.

"Desmigratif-Desmigratif seperti ini yang saya kira di Sumut masih kurang, jadi itu perlu diperbanyak dan ditingkatkan. Memang lagi-lagi masalahnya anggaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditangani dengan baik. Sehingga mereka bisa memiliki lapangan kerja sendiri dan tidak mesti harus ke luar negeri lagi," ujarnya.

Saleh juga menambahkan peran pemerintah dalam melindungi PMI dengan mendata secara benar, membuat desmigratifnya serta memberikan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan

Selanjutnya pemerintah memberikan mereka modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Senada dengan Saleh, Anggota Timwas PPMI DPR RI Marinus Gea juga menilai agar upaya Pemerintah tersebut tidak sia-sia atas pelatihan. Di antaranya menggalakkan UMKM dengan melibatkan para PMI sehingga mereka dapat menjadi implementator UMKM melalui bantuan KUR, meskipun menurut data Bank Indonesia penyaluran KUR di Sumut baru mencapai 13 persen.

"Ini yang kita dorong tidak hanya sekedar setelah dipulangkan jadi persoalan baru di Indonesia. Tapi bagaimana para PMI tersebut dapat merasakan manfaat dari program pemerintah. Inilah yang kita sayangkan karena semua pelatihan tidak tuntas, bagaimana PMI bisa lebih bisa produktif," katanya.(*)


BERITA TERKAIT