DPR Minta Optimalisasi Peran BUMN Pariwisata Bali untuk Pulihkan Ekonomi
Info Teras | 24/10/2021 16:46
DPR Minta Optimalisasi Peran BUMN Pariwisata Bali untuk Pulihkan Ekonomi

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyampaikan agar ekonomi di Provinsi Bali dapat segera pulih, salah satunya dengan mengoptimalkan peran holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata.

Dengan kemampuan Indonesia, khususnya Bali dalam menciptakan branding dan pemasaran pariwisata yang baik, maka perekonomian nasional dapat meningkat dengan kualitas pariwisata Indonesia yang membanggakan.

“Harapan kami, di Bali ini agar perekonomiannya bisa segera pulih, dan tentunya bentuk super holding BUMN bisa cepat terjadi, sehingga branding-branding pariwisata nasional, seperti perhotelan ataupun destinasi wisata, mampu bersaing dengan branding-branding internasional," ucap Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih ketika memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Bali, Kamis, 21 Oktober 2021.

Demer juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung BUMN dalam membentuk sejumlah klaster pariwisata, sehingga nanti akan menjadi besar, efisien, efektif, dan berkualitas

"Termasuk nantinya pariwisata di Indonesia ini akan saling berintegrasi, misalnya dari penerbangan yang terintegrasi dengan tempat pariwisata atau destinasi. Dengan keintegrasian tersebut, akan tercipta efektivitas, seperti untuk hal marketing yang dapat difokuskan dalam satu channel," kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut

Demer juga menyampaikan bahwa diperlukan acuan standar internasional di destinasi-destinasi pariwisata, akomodasi, maupun produk-produk dalam negeri, mengingat kualitas yang perlu diperhatikan. Sebab, ke depannya akan banyak turis-turis mancanegara yang berwisata ke Indonesia. "Harus ada standar-standar yang dipenuhi, misalnya pada hotel bintang tiga, juga harus memenuhi standar internasional," ujarnya.

Namun, legislator dapil Bali itu menekankan, pemerintah perlu memperhatikan agar standar tersebut tidak mematikan usaha kecil dan usaha menengah, sehingga tidak mengganggu kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).(*)


BERITA TERKAIT