Mahasiswa Tolak Omnibus Law sebut Dialog Bersama Wali Kota Palopo Sebagai Forum Stand Up Comedy
KABARMAKASSAR.COM | 13/10/2020 15:45
Mahasiswa Tolak Omnibus Law sebut Dialog Bersama Wali Kota Palopo Sebagai Forum Stand Up Comedy

KabarMakassar.com -- Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia (API) menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, berlangsung di depan Kantor Wali Kota Palopo, Senin (12/10).

Sebelumnya Walikota Palopo mengeluarkan surat undangan kepada para ketua lembaga dan rektor kampus se-Kota Palopo untuk mengelar dialog pembahasan UU Omnibus Law. 

Berdasarkan undangan tersebut, peserta aksi melakukan dialog dengan Wali Kota Palopo, namun dalam dialog tersebut Judas Amir menekankan bahwa mahasiswa yang bukan berdomisili Palopo agar tidak ikut berunjuk rasa. "Mahasiswa yang tidak ber-KTP Palopo jangan ikut demo," ujar Judas dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan Judas Amir tersebut membuat pengunjuk rasa kecewa dan meninggalkan tempat dialog di Kantor Wali Kota.

Jenderal Lapangan, Muhaimin Ilyas mengatakan dialog yang dilakukan tersebut tidak menemui titik terang, karena menurutnya pemerintah Kota Palopo menjadikan forum itu hanya sebagai tempat bercanda.

“Jujur saja forum itu hanya dijadikan sebagai Forum standup comedy, Forum itu hanya menjadikan bahan tertawaan bagi tuntutan kami, justru kami dianggap, bahwasanya tidak diterima melakukan aksi atau demo kalau bukan masyarakat Palopo, jadi kami sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Wali Kota Palopo," katanya.

Ia juga menyayangkan pasalnya perwakilan DPRD Kota Palopo juga tidak menunjukkan sikap akan melakukan penolak terhadap Undang-undang Cipta Kerja ini.
 
"Dia tidak mampu menyatakan secara kelembagaan menolak UU Omnibus Law karena alasannya ada unsur struktural dari partai, Jadi jelas ia lebih mengutamakan dan lebih mempertuhankan Parpol dan kami dari Aliansi Peduli Indonesia akan tetap berjuang sampai titik kemenangan,” ujarnya.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan Undang-undang Omnibus Law dimana pengunjukrasa meminta pihak DPRD Palopo dan Wali Kota Palopo untuk ikut menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

“Tuntunan kami hari ini yakni mendesak DPR RI menolak UU Omnibus Law cipta kerja karena hanya merugikan rakyat, tuntutan yang kedua adalah mendesak Kapolri untuk mengungkapkan kasus penembakan mahasiswa di Kendari Sulawesi Tenggara yang telah meninggal dunia saat aksi tahun lalu,” tuturnya.

Sementara tuntutan yang ketiga yaitu tegakan kedaulatan rakyat yang mana aksi API hari ini juga membawa dua tuntutan lokal.

"Adapun tuntutan lokal teman-teman yaitu mengecam birokrasi kampus atas pembungkaman demokrasi yang berujung skorsing maupun drop out terhadap mahasiswa di kota Palopo dan kami juga mendesak Kapolres untuk menegakan supremasi hukum di Kota Palopo yang mengganggu ketentraman masyarakat Palopo dengan adanya penerbitan," kata dia.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT