Tak Cukup Bukti Polairud Bebaskan Nelayan dan Pers Mahasisw Terkait Konflik di Pulau Sakkarang
KABARMAKASSAR.COM | 15/09/2020 15:29
Tak Cukup Bukti Polairud Bebaskan Nelayan dan Pers Mahasisw Terkait Konflik di Pulau Sakkarang

KabarMakassar.com -- Setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Dir Polairud) Polda Sulsel, 8 Nelayan Pulau Kodingareng bersama 1 Mahasiswa Aktivis Lingkungan dan 3 Anggota Jurnalis Pers Mahasiswa akhirnya dibebaskan, pada Minggu, (13/9) kemarin. 

Menurut Direktur Polairud Kombes Pol Heri Wiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan, 12 orang yang sempat di amankan ini, tidak terbukti melakukan dugaan tindak pidana, sehingga demi hukum wajib dibebaskan.

"Iya dilepaskan karena belum dapat bukti yang cukup untuk menaikkan mereka menjadi tersangka, kita masih kumpulkan bukti-bukti lain, karena kewenangan kita hanya 1x24 jam," katanya kepada KabarMakassar.com saat dikonfirmasi, Senin (14/9).

Pelepasan 12 orang yang ditahan Polairud Polda Sulsel didampingi penasehat Hukum YLBHI LBH Makassar. Menurut Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Kota Makassar, Edy Kurniawan menilai penangkapan nelayan dan aktivis pers mahasiswa terkesan reaksioner. 

"Pelepasan mereka ini, menjadi indikasi kuat bahwa Satuan Dir Polairud Polda Sulsel sejak awal tidak meyakini atau ragu atas mereka yang ditangkap ini, telah  terlibat dan menjadi pelaku dugaan tindak pidana. Sehingga memang besar dugaan Kepolisian asal melakukan penangkapan dan terkesan reaksioner dalam menindaklanjuti laporan yang diterima," kata Edy. 

Edy menambahkan Dari rangkaian peristiwa penangkapan yang telah dialami Nelayan Kodingareng, Dir Polairud seharunya melakukan upaya penegakan hukum secara lebih profesional, lebih mengedepankan pendekatan persuasif, tidak bertindak refresif dalam setiap tahapan, dengan tetap berdasarkan pada Hukum yang berlaku. 

Bahkan Ia menyayangkan sikap pihak Polairud yang mencoba menghalang-halangi upaya YLBHI LBH Makassar saat melakukan pendamping hukum bagi nelayan. 

"Penasehat Hukum YLBHI LBH Makassar, saat ingin melakukan pendampingan terhadap mereka yang ditangkap kemarin, mengalami kesulitan akses untuk melakukan pendampingan secara langsung, padahal keluarga telah meminta bantuan hukum kepada kami," ujarnya.

YLBHI LBH Makassar juga mengingatkan pihak kepolisian agar tetap bersikap netral dan bertindak tidak melampaui kewenangannya sebagai penegak hukum, dalam menanggapi atau menghadapi konflik ruang yang sedang berlangsung di Kepulauan Sangkarrang, antara Nelayan yang sedang mempertahankan hak hidup dan ruang penghidupan (wilayah tangkap) dengan pihak Perusahaan Penambang Pasir Laut di wilyah tangkap mereka.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT