Apindo Sulsel Ungkap Dana Simpanan Pengusaha Hanya Cukup untuk Tiga Bulan
KABARMAKASSAR.COM | 27/04/2020 09:10
Apindo Sulsel Ungkap Dana Simpanan Pengusaha Hanya Cukup untuk Tiga Bulan
Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran Ib Hernald, (IST)

KabarMakassar.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel meminta pemerintah khususnya Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel untuk benar-benar serius menangani Covid-19.

Salah satu yang menjadi sorotan pihak pengusaha adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang terkesan tidak siap, karena sampai hari kedua pelaksanaannya masih terlihat tidak berjalan efektif. Sementara, para pengusaha di Sulsel mengaku hanya memiliki safety atau dana simpanan (untuk membayarkan gaji karyawan) yang mampu bertahan sampai tiga bulan kedepan.

“Safety kita untuk kedepan ini cuma sampai tiga bulan saja. Semua simpanan kita itu hanya maksimum untuk tiga bulan bisa kita bertahan dengan tidak ada aktifitas ekonomi seperti saat ini. Makanya kita berharap sekali pemerintah betul-betul serius menghadapi dan menangani Covid-19 ini,” kata Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran Ib Hernald, Sabtu (25/4).

“Kalau sekarang PSBB namun tidak efektif dan kemudian harus diperpanjang, kan aktifitas ekonomi berarti semakin lama terhenti atau lumpuh. Ini mengkhawatirkan kita semua, khususnya kami sebagai pelaku usaha. Kalau tidak beraktifitas karena hanya beberapa sektor saja yang dibuka, kita tidak mampu lagi untuk membayar gaji setiap bulan tanpa kita berproduksi,” sambungnya.

Olehnya itu, kata dia, pihaknya mendorong pemerintah agar benar-benar PSBB ini bisa berjalan seefektif dan secepat mungkin. Sebab, jika masa pemberlakukan PSBB ini sampai diperpanjang, maka hampir bisa dipastikan akan ada masalah sosial yang lebih berat yang akan terjadi dana akan merepotkan pemerintah, masyarakat dan tentu juga dunia usaha.

“Kalau kita disuruh diam di rumah, tutup usaha, tidak bisa bergerak, ya sudah, itu akan terjadi colaps. Pengangguran makin tinggi dan tentu akan ada masalah sosial yang semakin berat karena pengangguran makin banyak,” ujarnya.

“Ini segera harus dipikirkan pemerintah. Makanya kami minta, bantu kami pihak pengusaha, kita juga akan berusaha agar ekonomi itu bisa bergerak dan tumbuh dengan baik,” tambahnya.

Saat ini saja, lanjut Yusran, dari total 12 ribu lebih perusahaan di Sulsel yang masuk kategori besar. Coba bayangkan kalau dari jumlah itu, tiga orang saja dari setiap perusahaan yang dirumahkan. Itu sudah luar bisa dampaknya. Sekarang saja ini sudah ada 970 lebih perusahaan yang sudah terdampak, dan ada 13 ribu lebih pekerja yang sudah dirumahkan.

Menurut Yusran, jika kondisi ini berlangsung lama, maka pilihan para pengusaha hanya dua. Tidak menghiraukan imbauan pemerintah dan tetap beroperasi, atau sekalian melakukan PHK karena perusahaan tidak mampu membayar gaji para pekerjanya.

“Sekarang ini saja kita masih bertengkar dengan pekerja apakah kita bisa bayar THR atau tidak. Gaji juga kita masih nego karena kita cuma bisa bayar setengah. Kita memang sedang tidak punya uang karena tidak berproduksi,” ucapnya.

Yusran berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan pembatasan operasional sektor-sektor usaha dan memberikan penambahan beberapa sektor usaha lagi yang diperbolehkan beroperasi.

“Ditambah lagi lah beberapa sektor usaha yang boleh beroperasi, sehingga kita juga bisa menggerakkan usaha kita. Tentunya sesuai dengan SOP atau protokol terkait Covid-19. Beri tambahan sedikit ruang untuk sektor lain bisa bergerak,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar menapik anggapan yang menyebut Kota Makassar dalam pemberlakukan PSBB.

“Sebenarnya Makassar sangat siap menerapkan PSBB, hanya saja Pj Walikotanya yang lambat bergerak,” ujarnya.

KABARMAKASSAR.COM


BERITA TERKAIT