Pemekaran, Sumbar Miliki 106 Pemerintahan Nagari Baru
LANGGAM.ID | 27/09/2022 14:56
Pemekaran, Sumbar Miliki 106 Pemerintahan Nagari Baru
Pemandangan Danau Maninjau dari Puncak Lawang, Agam, Sumatera Barat. Tempo/Francisca Christy Rosana

Langgam.id – Pengusulan penataan (Pemekaran) nagari baru di Sumatra Barat (Sumbar) terus berjalan. Selama 2022 ini, sudah 106 kode wilayah nagari baru yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Terbaru, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Watipo, secara resmi menyerahkan kode wilayah administrasi nagari baru pada 3 pemerintah kabupaten di sana. Penyerahan berlangsung di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Tiga kabupaten itu, yakni Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kode diterima oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwaliki Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Doni Rahmat Samulo.

Doni mengatakan, jumlah kode wilayah administrasi pemerintahan nagari yang diterima sebanyak 47 nagari. Rinciannya 25 kode untuk Pasaman, 10 kode untuk Agam, dan 12 kode untuk Pasaman Barat. Sumbar merupakan provinsi penerima kode nagari terbanyak dari 119 kode nagari baru se-Indonesia yang diserahkan oleh Wamendagri kemarin.

“Selama tahun 2022 ini, Provinsi Sumatera Barat telah menerima total 106 kode wilayah desa atau nagari baru. Sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2022 telah diserahkan juga sebanyak 59 kode nagari,” katanya.

Kode nagari pada Agustus itu, diterima Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penambahan ini menjadikan nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat saat ini mencapai 1.035 nagari, tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota.

Penambahan pemerintahan nagari baru ini akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak perekonomian Sumbar. Jika satu nagari mampu menyerap 15 tenaga kerja, akan ada 1.590 orang yang mendapatkan pekerjaan.

“Diperkirakan masing-masing nagari akan mendapatkan Rp800 juta dana desa dari pusat. Maka ada Rp84,8 miliar dana pusat akan masuk ke Sumbar melalui nagari baru,” kata Doni.

Dia berharap pemekaran itu dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, mempercepat, serta lebih meratakan pembangunan daerah sampai ke daerah-daerah terdepan, yaitu nagari. Nagari baru diharapkan dapat memberi ruang anak-anak muda berkreatifitas.

Sisi lain, pemerintah pusat juga meminta Pemprov Sumbar dan kabupaten yang mengusulkan penataan pemerintahan nagari, berkomitmen menjaga kesatuan masyarakat adat yang telah ada. Jangan sampai pemekaran nagari kontra produktif dengan tatanan sosial kemasyarakatan.

 

**


BERITA TERKAIT