Walhi Sebut Gubernur Sumbar Arogan Soal Pembebasan Lahan Padang - Pekanbaru
LANGGAM.ID | 03/07/2020 15:15
Walhi Sebut Gubernur Sumbar Arogan Soal Pembebasan Lahan Padang - Pekanbaru

Langgam.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar), menilai Gubernur Sumbar Irwan Prayitno arogan dalam menyelesaikan polemik pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru.

“Data yang kami temukan di lapangan, lokasi jalan tol berada pada kawasan padat penduduk dan produktif. Belum lagi soal nilai tanah yang bayarkan yang belum jelas,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2020).

Selain soal lahan sebagai sumber penghidupan masyarakat, minimnya sosialisasi pemerintah terkait pembangunan jalan juga menjadi persoalan. Padahal, semuanya telah diatur dalam proses pengadaan tanah. Namun, implementasi di lapangan jauh panggang dari api. Dampaknya, warga kebingungan terhadap informasi pembangunan jalan tol.

Menurutnya, tanah itu yang akan diambil oleh perusahaan, yang secara tidak langsung mengambil sumber-sumber penghidupan masyarakat petani. Hasil analisis Walhi Sumbar, overlay rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Nagari di Sumbar terdapat sebanyak 74 nagari, 20 Kecamatan dan 7 kabupaten dan kota.

“Seharusnya, pemerintah mengakomodir keberatan-kebaratan penetapan lokasi atau jalur yang akan dilewati jalan tol tersebut begitu juga dengan penentuan nilai tanah yang terpakai,” ujarnya.

Ia menilai kurang tepat sikap dari Gubernur Sumbar terkait jalan tol tersebut. Seperti yang dikutip dari salah satu media online beliau menyebutkan, “kalau tidak bisa damai ya udah kita bawa ke pengadilan, tidak ada cerita tanahnya tidak kita pakai, paham ya,” ujarnya.

Sikap Gubernur Sumbar tersebut terkesan arogan, walau sudah dijelaskan dalam UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah menjelaskan proses pengakuan, mekanisme, peralihan dan pengadaan tanah untuk kepetingan umum begitu juga yang dijelaskan secara teknis dalam Peraturan Presiden 71/2012 tentang penyelanggraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum.

“Kami menilai pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan tol tersebut tidak menerapkan seutuhnya apa yang tertuang dalam peraturan dan kearifan lokal sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang menolak,” katanya. (Rahmadi/ICA)

LANGGAM.ID


BERITA TERKAIT