KKP Melarang Ekspor Benih Lobster
DARILAUT.ID | 18/06/2021 19:18
KKP Melarang Ekspor Benih Lobster
Benih lobster. Foto: KKP

Darilaut – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang ekspor benih lobster. Pengumuman ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui akun resmi di Instagram @swtrenggono.

“Alhamdulillah, dari rangkaian Kunker di Timur Indonesia ini, saya mengumumkan sudah rampung dan diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonseia. Peraturan Menteri (Permen) ini sudah mendapat nomor Berita Negara, sehingga secara resmi bisa saya umumkan kehadirannya di mana salah satu isinya dengan melarang Ekspor Benih Bening Lobster (BBL),” tulis Menteri Trenggono, Kamis (17/6).

Pengumuman terbitnya Permen Kelautan dan Perikanan No. 17 tersebut disampaikan langsung oleh Trenggono melalui media sosialnya. Saat menyampaikan pengumuman, Trenggono sedang melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Maluku.

“Permen ini adalah salah satu wujud dari janji saya usai dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020 lalu. Saat itu saya sudah menegaskan, BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI. Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL,” kata Trenggono.

Melalui aturan baru tersebut, Trenggono berharap semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan BBL bisa sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru. “Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya,” ujarnya.

Adapun muatan materi dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/2021 meliputi prosedur benih benih bening (puerulus) atau lobster yang belum berpigmen dan pembudidayaan benih bening lobster. Kemudian, prosedur manajemen dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), dan prosedur pengelolaan kepiting dan rajungan di wilayah negara RI.

Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor BBL ini tidak lain untuk mendorong pertumbuhan budidaya lobster di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi.

Menurut TB Haeru, lobster merupakan salah satu dari tiga komoditas menjadi prioritas perikanan budidaya, selain udang dan rumput laut.

Saat ini Indonesia merupakan produsen lobster terbesar kedua di dunia dengan share produksi dari total produksi lobster dunia sebesar 31.59%, setelah Vietnam yang memiliki share produksi 62,5%.

Dengan adanya peraturan yang berpihak pada pengembangan usaha budidaya lobster di dalam negeri, menurut TB Haeru, tugas selanjutnya adalah memacu perkembangan budidaya lobster di Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan kampung lobster.

Sementara itu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penangkapan benur di perairan Indonesia.

Meliputi penangkapan BBL dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang hanya tercatat dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi.

Kemudian nelayan kecil yang akan melakukan penangkapan benur harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.

Selain itu, penangkapan benur juga harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

darilaut.id


BERITA TERKAIT