Penanaman Sawit di atas Makam Leluhur, Ini Hasil Sidang Adat Dayak
BORNEONEWS.CO.ID | 28/09/2021 09:30
Penanaman Sawit di atas Makam Leluhur, Ini Hasil Sidang Adat Dayak
Dua orang wisatawan sedang berfoto di beranda rumah adat betang di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, Sabtu, 17 Februari 2018. Tempo/Francisca Christy Rosana

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Perwakilan ahli waris dari masyarakat Desa Sukaraja, kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara menyatakan tidak menerima hasil sidang adat Sarah Bahaik terkait terjadinya penggusuran 9 makam leluhur yang berlokasi di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama. kabupaten Kobar (Kobar).

Usai sidang adat yang digelar di Rumah Betang Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Senin 27 September 2021, beberapa perwakilan warga dan keluarga ahli waris menyatakan bakal melanjutkan permasalahan ini ke tingkat Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng hingga ke Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).

Salah seorang ahli waris makam leluhur suku Dayak, Dody Permadi mengatakan ketidakpuasan ahli waris lantatan hasil persidangan saat ini dianggap tidak sesuai hasil sidang adat yang digelar di Desa Sukaraja beberapa waktu lalu.

"Dari hasil persidangan terdahulu, sesuai Pasal 49 Hasil Damai Tumbang Anoi 1894. Awalnya tuntutan kami pihak perusahaan dituntut untuk membayar denda adat 45 kati ramu, namun saat sidang hasilnya diputuskan adalah 10 busi 16," jelas Dody Permadi.

Sehingga menurut Dody Permadi, penjelasan dari bosi 16 tersebut apa penjelasannya pihaknya lain tidak paham.

Julius perwakilan keluarga ahli waris makam leluhur dari Desa Sukaraja mengatakan waktu sidang adat digelar di desanya, hasil yang diputuskan berdasarkan kesepakatan Tumbang Anoi. 

"Namun mantir adat dari 8 desa yang waktu itu melakukan sidang adat tidak dilibatkan, pada persidangan kali ini. Namun Damang Adat yang mengambil keputusan. Kesannya sepihak," jelas Julius.

Sulesdi, perwakilan keluarga lainnya mengatakan dari hasil putusan sidang adat sangat jauh nilainya dari tuntutan warga atas kerusakan atas makam leluhur.

"Tuntutan masyarakat pada perusahaan terkait denda adat senilai Rp 1,9 miliar sesuai pasal dalam hasil damai Tumbang Anoi yaitu 45 kati ramu yang disepakati demang dan mantir adat setempat. Karena pihak perusahaan terbukti melanggar hukum adat, sehingga harus benar-benar menjalankansankai adat. Perlu diketahui, dalam Kati Ramu rersebut ada Jipen, dalam 1 jipen ada 15 hingga 30 Kati Ramu," jelasnya.

Namun menurut Sulesdi, saat sidang diputuskan yang jauh berbeda dengan nominal sekitar 300 juta. "Kami mengangap keputusan ini sepihak diambil oleh damang dan rencananya keluarga bakal melanjutkan permasalahan ini ke jenjang yang lebih tinggi," jelasnya.

Di tempat yang sama, Manager Plantation Support PT Sungai Rangit Sampoerna, Dimas, mengatakan masih pihaknya bakal menyampaikan hasil sidang ini kepada manajemen.

"Masih ada waktu 14 hari untuk memikirkan putusan ini. Langkah selanjutnya akan kami koordinasikan dulu pada manajemen perusahaan," ujar Dimas singkat.

Ketua Harian DAD Kalteng, Mambang Tubil yang hadir dalam persidangan ini mengatakan bahwa sidang adat yang digelar kali ini cukup lancar.

"Fakta persidangan terjadi penanaman sawit yang dilakukan PT Sungai Rangit Sampoerna Agro di atas makam leluhur suku Dayak, sehingga konsekuensi dari pelanggaran menurut adat Dayak ada sanksi yang diberikan yang menurut hemat kami menjaga harmonisasi berbagai pihak," jelasnya.

Menurut Mambang Tubil, intinya semua mencari perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai hal.

"Hal yang menjadi pertimbangan yaitu hukum adat Dayak bukan hanya manusia dengan manusia, namun juga dengan Tuhan dan alam sekitar. Sanksi adat yang diberikan pada perusahaan berupa 10 busi 16 per makam yang digunakan untuk perbaikan pemugaran 9 makam tersebut," jelasnya. 

borneonews.co.id


BERITA TERKAIT