Bupati Kotim Angkat Bicara Soal PT DLU Tiadakan Keberangkatan Kapal via Pelabuhan Sampit
BORNEONEWS.CO.ID | 20/04/2021 11:45
Bupati Kotim Angkat Bicara Soal PT DLU Tiadakan Keberangkatan Kapal via Pelabuhan Sampit
Seoarang laki-laki menemani anaknya bermain layangan dengan latar belakang kapal Phinisi di perkampungan pinggiran pelabuhan Paotere Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan, 13 April 2016. Pelabuhan yang berjarak 5 km dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo doeloe yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo sejak abad ke-14 sewaktu. TEMPO/Iqbal Lubis

BORNEONEWS, Sampit - PT Dharma Lautan Utama (DLU) telah meniadakan sementara keberangkatan kapal dari dan menuju Pelabuhan Sampit.

Hal tersebut imbas adanya pembatasan angkutan besar masuk dalam kota, sehingga truk pengakutan logistik baik dari Pulau Jawa ataupun Kotim tidak bisa ke Pelabuhan Sampit.

Terkait itu, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan akan melakukan koordinasi dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Karena pihaknya tidak ingin kebutuhan sembako di daerah ini terhambat.

"Kami akan cari solusinya agar distribusi sembako dari Pulau Jawa tetap terjaga dan jalan dalam kota tidak rusak lagi," ujar Halikinnor.

Pihaknya akan mencarikan jalan ke luarnya terkait hal tersebut. Karena, pemerintah daerah sendiri mengambil kebijakan larangan truk angkutan besar masuk dalam kota untuk mencegah kerusakan jalan.

Pemkab juga juga telah memberikan keringanan bagi angkutan bahan pokok diperbolehkan masuk jalan dalam kota, asalkan 50 % dari kapasitas angkut. Pasalnya jalan dalam kota hanya berkekuatan 8 - 12 ton.

"Kami menjaga agar jalan tidak rusak, kalau rusak maka pemerintah juga yang akan disalahkan masyarakat," kata Halikinnor.

Dia juga sudah meminta Dinas Perhubungan Kotim berkoordinasi dengan KSOP, agar kebijakan tersebut tidak merugikan semua pihak. Pengurangan tonase tersebut juga dilakukan sebagai solusi. Sehingga, dirinya berharap agar dunia usaha juga memikirkan hal yang sama.

Sementara, akibat hal tersebut membuat pengiriman logistik para angkutan dilakukan melalui Pelabuhan Kumai Pangkalan Bun. Hal itu dipilih sebagai upaya agar tidak mengalami kerugian bagi para pengusaha angkutan.

"Terkait adanya informasi tersebut, kami akan tampung. Yang pasti akan ada evaluasi kebijakan ini. Dengan harapan ada solusi bersama, apakah nantinya boleh saja asal angkutan logistik atau kebijakan lainnya. Solusi yang dicari yakni agar dunia usaha tetap berjalan, dan pemerintah bisa menjalankan kebijakan," terang Halikinnor.

borneonews.co.id


BERITA TERKAIT