Kontroversi Perekrutan Tenaga Honorer, Anggota DPRD: Titipan Pejabat Sampai Kepala Desa
BORNEONEWS.CO.ID | 03/02/2021 16:01
Kontroversi Perekrutan Tenaga Honorer, Anggota DPRD: Titipan Pejabat Sampai Kepala Desa

BORNEONEWS, Sampit - Perekrutan tenaga honorer tahun 2021 ini menuai kontroversial. Bahkan dari kalangan DPRD Kotawaringin Timur mengkritik tajam lantaran banyaknya honorer baru yang direkrut pemerintah setempat.

Dalam perjalanannya, diduga kuat, perkerutan ini banyak tenaga honorer titipan oknum kepala desa hingga pejabat. 

Anggota Komisi I DPRD Kotim, Khozaini tidak menampik hal itu. Menurutnya, hanya pihak yang memiliki pengaruh dan jabatan kemungkinan bisa menitipkan tenaga honorer tersebut. 

"Memang itu bisa jadi dan kemungkinan besar oknum yang berpengaruh yang biasa bermain dalam rekrutmen tenaga honorer di pemerintahan ini,” katanya, Selasa, 2 Februari 2021.

Bahkan juga, disinyalir untuk  proses rekrutmen ini kental dengan praktik suap. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian dari aparat penegak hukum untuk menelusurinya.  

Khozaini menyebutkan ada ratusan tenaga honorer baru yang direkrut tahun 2021. Mereka mengantongi SK di akhir tahun 2020.

Khozaini juga menyebut, mereka yang direkrut saat ini pula belum diketahui darimana anggaran untuk membayarnya. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah seperti saat ini, besar kemungkinan mereka yang direkrut tidak terbayarkan pemerintah kabupaten. 

Honorer yang direkrut baru-baru ini tersebar di berbagai bidang. Di antaranya, tenaga kesehatan, pendidikan, staf di SOPD, hingga di instansi lainnya, yang mana latar belakang pendidikan mereka ada yang dari sarjana, diploma hingga SMA.

Menurut Khozaini, pengangkatan ini akan jadi masalah nantinya, apalagi yang diangkat banyak sarjana baru. Salah satunya tenaga pendidik yang sudah bertahun-tahun jadi tenaga honorer sekolah tidak diangkat.

Sementara itu, di satu sisi, dugaan permainan dalam rekrutmen tenaga honorer ini sudah dalam bidikan aparat penegak hukum. Sejumlah pejabat yang membidangi mulai dimintai klarifikasi.  

“Saya dengar sudah mulai dipanggil-panggil mereka yang membidanginya, katanya masalah pengangkatan honorer,” kata salah satu sumber terpercaya, di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Bahkan tidak hanya itu saja,  termasuk pejabat-pejabat yang suka menitipkan orangnya untuk diangkat itu tengah ditelusuri. “Banyak pejabat penting, dan yang cukup banyak kepala desa yang menitip," kata dia.(NACO/B-7)

BORNEONEWS.CO.ID


BERITA TERKAIT