Istri Kades Masuk Daftar Penerima Bansos Tunai, Warga Curiga Suami Beri Klarifikasi
BORNEONEWS.CO.ID | 22/05/2020 16:11
Istri Kades Masuk Daftar Penerima Bansos Tunai, Warga Curiga Suami Beri Klarifikasi

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Istri Kepala Desa Lalap Kecamatan Patangkep Tutui yang juga menjabat anggota BPD serta perangkat desa setempat diduga ikut terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai atau BST Covid-19 dari Kementerian Sosial yang disalurkan pada Kamis, 14 Mei 2020.

Dugaan tersebut ramai dibicarakan warganet yang mempertanyakan kenapa perangkat desa dan istri kepala desa bisa terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM.

Kepala Desa Lalap, Rianto, saat dimintai klarifikasi terkait masalah ini, membenarkan nama perangkat desa dan istrinya masuk dalam daftar KPM BST, Dia mengaku terkejut ketika nama perangkat desa dan istrinya ada dalam daftar, sedangkan Pemerintah Desa Lalap tidak pernah mengusulkan nama tersebut.

"Benar, yang masuk daftar BST atas nama Riwati, Kasi Kemasyarakatan Pemerintah Desa Lalap dan Mine anggota BPD Lalap," ungkap Rianto via pesan WhatsApp, Jumat 15 Mei 2020.

Menyikapi masalah ini, lanjutnya, Riwati dan Mine membuat surat pernyataan dan tidak mengambil BST tersebut, sekalipun namanya tercantum dalam daftar KPM.


Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur Santai Nyawit ketika dimintai tanggapan tentng ada kesalahan data KPM BST, menjelaskan, masalah ini terjadi dalam penyaluran BST karena data yang digunakan oleh Kementerian Sosial adalah data lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau DTKS tahun 2020, tidak jadi digunakan karena sejak wabah Covid-19 merebak semua proses verifikasi dan validasi data dihentikan oleh Kementerian Sosial.

"KPM penerima BST Kementerian Sosial terbagi dua, yakni dari DTKS dan Non DTKS. KPM yang diambil langsung oleh Kemensos berasal dari DTKS, jadi kemungkinan Perangkat Desa Lalap tersebut sebelum menjadi perangkat desa sudah terdaftar terlebih dahulu di DTKS. Kalau KPM yang Non DTKS itu berdasarkan usulan dari Desa atau kelurahan melalui Pemerintah Daerah Barito Timur," ungkap Santai

"Dan saat ini Dinas Sosial sedang dalam proses perbaikan data BST bagi KPM yang tidak sesuai kriteria baik DTKS maupun Non DTKS," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Barito Timur Rusdiannor menjelaskan, data KPM BST saat ini akan diverifikasi lagi, jika ditemukan penerima yang tidak berhak maka akan dicoret.

"Kami juga meminta kepada masyarakat yang memang tidak berhak untuk menerima, dengan kesadaran sendiri agar menolak penyaluran BST tersebut sehingga dapat memberi kesempatan kepada warga yang lebih berhak," imbau Rusdiannor. (BOLE MALO/m) 

BORNEONEWS.CO.ID


BERITA TERKAIT