Ketua PHDI Desak Hukum Hindu Segera Masuk Sistem Peradilan Indonesia
BALIPOST.COM | 08/08/2019 10:00
Ketua PHDI Desak Hukum Hindu Segera Masuk Sistem Peradilan Indonesia
Umat Hindu berjalan keluar komplek candi setelah melakukan pradaksina atau berjalan mengitari Candi Prambanan di Sleman, DI Yogyakarta, 27 Maret 2017. Prosesi Tawur Agung yang diikuti ribuan Umat Hindu dari DI Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru saka 1939. ANTARA FOTO

DENPASAR, BALIPOST.com – Proses hukum yang dihadapi sekelompok warga di Gianyar beberapa waktu lalu yang sampai membawa pretima pura ke pengadilan memantik rasa keprihatinan berbagai kalangan.

Kasus ini merupakan buntut dari aksi perlawanan eksekusi pengadilan terhadap rencana eksekusi tanah laba pura di Pakudui, Desa Kedisan, Tegallalang, Gianyar. Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, Msi., Senin 5 Agustus 2019 mengaku telah mendengar hal tersebut.

BACA: Gubernur Koster Komit “Ngayah” untuk Umat Hindu

Rektor IHDN Denpasar itu mengatakan, saat peristiwa berlangsung sempat mendapatkan telepon dari salah satu hakim dari PN Gianyar.

Bertolak dari kasus tersebut, kiranya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut kearifan lokal Hindu, peradilan agar memberikan ruang untuk mewadahi hukum Hindu.

Menurut Sudiana, mewadahi hukum Hindu dalam sistem peradilan di Indonesia sangat memungkinkan sekali. Terlebih dewasa ini, muncul beraneka ragam kasus yang berkaitan dengan hukum Hindu, seperti dalam hal perkawinan, waris, kesucian, Pura dan tanah pelaba.

BACA: Terkait Banyaknya “Layon” Dititip di RS, Gubernur Koster Harap Masyarakat Ikuti Keputusan PHDI

Dalam ingatannya, perjuangan mewadahi hukum Hindu dalam peradilan sudah dilakukan dari tahun 1980-an. Cuma saja, selalu kandas terus.

Bahkan, PHDI sebagai lembaga umat Hindu sudah pernah memasukkan hal itu dalam hasil pesamuan agung, dan diajukan ke Jakarta namun tetap mentah.

BACA: Ratusan Kilogram Daging Bebek Beku Dikubur di Gilimanuk

“Hukum Hindu ini sangat penting untuk diwadahi dengan peradilan, jika ini dibiarkan maka sama dengan membiarkan kehancuran sistem pewarisan Hindu, bagaimana perkawinan Hindu bisa bobol dengan harta gono-gini, masalah anak dan lainnya,” katanya.

Dengan munculnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesucian, pura, tindak pidana berkaitan dengan pura, dan sebagainya, agar dilakukan pencermatan kembali, mewadahi hukum Hindu dalam penyelesaiannya. (Agung Dharmada/balipost)

BALIPOST.COM


BERITA TERKAIT