Korban Gempa Tsunami Palu Memilih Membangun Kembali Rumah Mereka di Zona Merah
KABARSULTENGBANGKIT.COM | 04/06/2020 15:00
Korban Gempa Tsunami Palu Memilih Membangun Kembali Rumah Mereka di Zona Merah
BERTAHAN DI ZONA MERAH - Warga korban Tsunami di jalan Malonda, kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, memilik tetap bertahan dan membangun kembali rumah mereka, padahal pemerintah telah menetapkan wilayah mereka sebagai zona merah untuk pemukiman.

PALU – Warga korban Tsunami di Jalan Malonda, kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, memilik tetap bertahan dan membangun kembali rumah mereka, padahal pemerintah telah menetapkan wilayah mereka sebagai Kawasan zona merah untuk pemukiman.

Satu per satu warga di jalan Malonda mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak di hantam tsunami. Ini buntut dari penolakan hunian tetap (huntap) yang tawarkan pemerintah, dan tidak adanya dana stimulant bagi warga korban trusnami yang rumahnya hancur.

Ratmi (53) warga jalan Malonda, Keluraha Silae yang rumahnya ikut hancur di hantam tsunami menuturkan bahwa seharunya pemerintah mencarikan solusi tempat tinggal untuk korban tsunami yang ada di Silae tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

“kami di tawarkan huntap di kelurahanTondo. Jauh sekali dari tempat tinggal kami sebelumnya, sedangkan kami yang tinggal di Malonda sebagian besar tempat mencari nafkah di Silae.,” kata Ratmi.

Belum lagi kata dia, pemerintah tidak akan memberikan dana stimulant bagi rumah rusak di jalan Malonda, dengan alasan wilayah itu masuk Kawasan zona merah.

Menurutnya, jika pemerintah tidak bisa menyediakan huntap yang sesuai dan juga dana stimulant, maka warga memilih untuk tetap bertahan dan tinggal di lokasi rumah mereka yang dihantam tsunami, walaupun telah ditetapkan sebagai Kawasan zona merah.

“Warga sudah susah, kenapa harus dibebani dengan lokasi Huntap yang sangat jauh dengan tempat warga mencari nafkah. Ini justru akan semakin membuat susah warga, karena akan mengeluarkan ongkos transportasi dari lokasi Huntap ke tempat kerja di kelurahan Silae yang jaraknya sekitar 10 kilometer,” ujarnya.

Ratmi mengatakan bahwa sudah banyak warga yang mulai membangun dan memperbaiki rumah di lokasi masing-masing yang saat ini ditetapkan sebagai zona merah. Ini bentuk kekecewaan warga kepada pemerintah yang tidak bisa memberikan solusi terbaik, padahal masih banyak lahan kosong milik pemerintah di wilayah Silae yang bisa dijadikan lokasi huntap.

Nuraidah (30) warga jalan Malonda, yang sampai saat ini masih tinggal di hunian sementara (Huntara) kelurahan Silae, juga mengaku menolak huntap di kelurahan Tondo yang di tawarkan oleh pemerintah karena lokasinya jauh dari tempat suaminya mencari nafkah.
BANGUN RUMAH – Warga korban Tsunami di Jalan Malonda, kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, memilik tetap bertahan dan membangun kembali rumah mereka

Menurutnya, Huntap yang ada di kelurahan Tondo sangat jauh dari tempat suaminya bekerja. Belum lagi orang tuanya yang masih tinggal satu atap dengannya juga bekerja sebagai penjaga air di salah satu BTN di kelurahan Silae.

“Kalau harus tinggal di Huntap Tondo, suami dan ayah saya akan sangat terbebani saat bekerja karena jarak yang sangat jauh,” ujarnya.

Alasan jauh dari tempat mencari nafka yang membuat Ratmi, Nuraidah, dan sebagain warga jalan Malonda, Silae menolak dipindahkan ke Huntap di Tondo. Sebagian besar warga memilih bertahan di huntara sampai batas waktu tinggal berakhir.

Penolakan huntap yang berlokasi di kelurahan Tondo, juga mendapatkan penolakan dari sejumlah nelayan yang tinggal disepanjang pantai Talise, Palu.

Muzakir (61) salah satu nelayan yang menolak direlokasi ke huntap dekat kampus Universitas tadulako (Untad) kelurahan Tondo. Rumah Muzakir dan nelayan lainnya rusak parah disapu tsunami pada 28 September 2018 silam.

Relokasi para nelayan ke Tondo kata dia, sama saja dengan mematikan mata pencarian, sebab di Tondo mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali dipaksa untuk berkebun. Sementara lahan yang ada di Tondo sangat tandus dan tidak bisa ditanami.

“Kalau kami direlokasi ke Tondo dan terpaksa terus menjadi nelayan itu sama saja membunuh kami. Jarak huntap yang cukup jauh dari laut tentu akan menguras ongkos transportasi.

Belum lagi keamanan peralatan melaut seperti perahu dan alat tangkap, jika dibiarkan di pinggir laut tanpa pengawas sudah pasti akan hilang,” ujarnya.

Menurut Muzakir, hidup para nelayan adalah dekat dengan laut, kalau dipindahkan ke Tondo, nelayan akan semakin menderita.

Hal senada disampaikan Sarman, nelayan Lere yang ikut menolak relokasi di kelurahan Tondo. “Hidup kami nelayan dekat dengan laut. Jangan justru dijauhkan dari laut, akan susah kami,” ujarnya.

Menurut Sarman, pemerintah seharusnya mencarikan solusi tepat bagi korban tsunami yang kehidupannya bergantung dengan laut. Masih banyak Lokasi yang bisa dijadikan tempat tinggal bagi nelayan jika memang harus direlokasi. Paling tidak kata dia, tempatnya tidak terlalu jauh dari laut atau ada potensi lain yang bisa dikembangkan sehingga para nelayan korban bencana bisa menata hidup kembali menjadi lebih baik.

Sementara itu, Lurah Silae, Safaat membenarkan adanya warga di Silae yang menolak Huntap, terutama mereka yang tinggal di jalan Malonda yang saat ini ditetapkan sebagai zona merah.
Menurut Lurah, warga yang menolak Huntap, otomatis tidak akan menerima dana stimulan, kecuali lokasi rumah yang rusak berada di luar zona merah.

KABARSULTENGBANGKIT.ID


BERITA TERKAIT