Pemerintah Sigi Tetapkan 8 Ancaman Bencana, Dari Banjir Hingga Likuifaksi
KABARSULTENGBANGKIT.COM | 09/12/2019 17:50
Pemerintah Sigi Tetapkan 8 Ancaman Bencana, Dari Banjir Hingga Likuifaksi

PALU – Dokumen kedaruratan bencana milik Pemerintah Kabupaten Sigi, yang baru saja difinalisasi, menetapkan delapan potensi PALU – Dokumen kedaruratan bencana milik Pemerintah Kabupaten Sigi, yang baru saja difinalisasi, menetapkan delapan potensi bencana yang sering terjadi di daerah itu.

Profil bencana di Sigi antara lain, banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan serta liquefaksi. ”Delapan bencana ini semua ada di wilayah Sigi dan sudah meninggalkan jejaknya dimana-mana,” ungkap Bupati Sigi Moh Irwan Lapatta saat membuka diskusi finalisasi dokumen kedaruratan dan SOP bencana Sigi beberapa waktu lalu.

BACA: Tiga Daerah di Sulteng Berisiko Tinggi Terjadi Likuifaksi

Dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 2019 yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian bencana yang pernah terjadi kemungkinan dapat terjadi lagi di daerah tersebut.
Profil delapan bencana tersebut kemudian dimasukan dalam dokumen kedaruratan mengingat intensitasnya yang tergolong sering terjadi di wilayah ini.

Namun berdasarkan DIBI pula, catatan kejadian bencana di Kabupaten Sigi, rentang waktu 2010 – 2019, telah terjadi 10 kali kejadian bencana, didominasi oleh empat jenis bencana. Di antaranya, banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang dan longsor. Dalam dokumen kedaruratan bencana Sigi terungkap, empat jenis bencana yang terjadi rentang waktu 2010 – 2019, musibah banjir menempati urutan teratas, kemudian tanah longsor dan liquefaksi serta cuaca ekstrim.

DATA KORBAN – Korban jiwa dan material akibat bencana di Sigi rentang waktu 2010-2019

Johan Rachmat Santosa mewakili konsorsium ERCB dan PfR Indonesia yang bekerjasa dengan Pemkab Sigi dalam penyusunan dokumen ini, mengatakan, dokumen membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

BACA: BMKG Palu Tambah 16 Alat Sensor Pendeteksi Gempa

Dokumen juga menguraikan peran dan tanggungjawab seluruh instansi dan lembaga swasta/pemerintahah dalam kedaruratan bencana. Johan Rachmat Santosa menambahkan, kajian risiko komprehensif yang mendasari RPKB ini menjadi dasar adanya aksi pengelolaan risiko terpadu dalam dokumen RPKB ini. *** Penulis: Yardin Hasan

KABARSULTENGBANGKIT.ID


BERITA TERKAIT