Pengajuan Berkas Terlalu Mepet, 29 Sekolah di Bojonegoro Gagal Dapat DAK Rp 12,7 Miliar
SUARABANYUURIP.COM | 23/03/2022 10:24
Pengajuan Berkas Terlalu Mepet, 29 Sekolah di Bojonegoro Gagal Dapat DAK Rp 12,7 Miliar
Ilustrasi

SuaraBanyuurip.com, Bojonegoro - Sebanyak 29 satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur gagal mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sebesar Rp 12,7 miliar. Musababnya, pengajuan berkas persyaratan yang diajukan Dinas Pendidikan terlalu mepet dengan batas waktu. Uang tersebut masih di Kementerian Keuangan karena gagal salur.

Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, Zainal Arifin mengatakan, total nilai pagu DAK 2021 untuk kegiatan infrastruktur 29 satuan pendidikan sebesar Rp 12,7 miliar. Rinciannya untuk 15 Sekolah Dasar (SD) sebesar  Rp 4,7 Miliar, dan 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp 8,09 Miliar.

"Dari pagu sekira lebih Rp 12 Miliar itu setelah dikontrakkan kan ada penawaran. Dari HPS ditawar lagi sehingga nilai kontraknya menjadi sekira Rp 9 Miliar lebih," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (22/03/2022).

Dijelaskan, DAK dari Kementerian Keuangan untuk 29 satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro tersebut ternyata gagal salur. Alasannya, kata Zainal, pihaknya tidak bisa memenuhi target waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk bisa salur DAK tahap I maksimal tanggal 31 Agustus 2021 harus sudah mengupload dokumen yang telah mendapat review APIP,  persetujuan BPKAD dan persetujuan Kepala Daerah.

"Kami terlalu mepet. Tanggal 30 Agustus 2021 kami baru mengajukan ke Ibu Bupati. Ternyata beliau sedang pergi ke Jakarta. Kemudian setelah kami tunggu sampai tanggal 31 Agustus 2021 malam, tetapi belum mendapat tanda tangan Beliau. Akhirnya gagal salur," jelasnya.

Menurut Zainal, karena sudah terjadi tanda tangan kontrak, maka terjadi pengerjaan sarpras pendidikan yang harus dibayar. Pembayaran tersebut ditalangi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro senilai kontrak.

"Jadi untuk pembayaran proyek sudah tidak ada masalah, karena mendapat talangan dari Pemkab," ujarnya.

Sementara untuk program tahun 2022, Zainal menyampaikan bahwa ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Disdik tidak dibolekan melakukan pekerjaan fisik atau infrastruktur. Melainkan pada dinas yang membidangi.

"Tetapi hingga hari ini belum ada kepastian. Belum ada keputusan mengenai hal itu," ucapnya.

Zainal mengaku sudah berkirim surat ke Sekretariat Daerah sejak 21 Januari 2022 terkait rekomendasi KPK. Agar pengerjaan proyek fisik diputuskan untuk dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi.

"Yang saya dengar sudah dibahas di tim anggaran. Tetapi surat resmi keputusannya kami belum terima," imbuhnya.

Rencananya, untuk khusus program dari DAK pada tahun 2022 terdapat 86 lokasi yang akan dikerjakan dengan alokasi sebesar Rp18,1 miliar. Rinciannya untuk SD terdapat 70 lokasi dengan anggaran sebesar Rp11,8 Miliar. Sedangkan untuk SMP ada 16 lokasi dengan anggaran sebesar Rp6,5 Miliar. Pelaksanaan program tersebut rencananya dikerjakan secara swakelola.

"Kami sangat berharap segera mendapat kepastian. Sehingga bisa segera dimulai. Tidak masalah dinas mana yang mengerjakan. Biar tidak gagal salur lagi," tandasnya.

Disinggung mengenai data klasifikasi sekolah yang rusak berat, sedang, dan ringan mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zainal mengakui memang belum ada. Namun ada data yang bersumber dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Hanya saja, menurut Zainal data itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang menginput dari pihak sekolah sendiri.

"Jadi data Dapodik itu masih mentah, belum akurat. Belum terverifikasi secara faktual. Nanti yang menentukan konsultan yang independen. Baru di P-APBD tahun 2022 kami akan usulkan," pungkasnya.

Sementara itu, gagalnya realisasi beberapa program kegiatan di Bagian Kesra dan Dinas Pendidikan terutama kegiatan hibah kepada lembaga TK/PAUD dan lembaga keagamaan menjadi sorotan DPRD. Setelah melakukan klarifikasi di rapat pansus kepada OPD terkait, Pansus III menduga ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif untuk tidak melaksanakan program atau kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Pansus III DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti beberapa indikasi adanya unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan program atau kegiatan tersebut adalah OPD tidak mampu menjelaskan alasan tehnis selain tidak ada proposal.

"Sampai saat rapat pansus III LKPJ dengan Dinas pendidikan, mereka tidak mampu menyajikan data yang rinci terkait kondisi sarana prasarana infrastruktur pendidikan di Bojonegoro. Sehingga tidak diketahui mana saja sekolah yang rusak berat, sedang dan ringan," ucap Sasha sapaan akrabnya.

Menurutnya, dengan adanya data yang rinci bisa menjadikan dasar untuk penganggaran di tahun anggaran kedepannya, agar peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan lebih memadai.

"Untuk itu Pansus III merekomendasikan agar segera dilakukan proses pendataan dengan melakukan proses verifikasi langsung di lapangan agar persoalan tidak adanya data base kondisi infrastruktur pendidikan bisa segera diselesaikan termasuk menyiapkan data base sumber daya manusia (SDM) di lingkup dunia pendidikan, agar dalam merencanakan program dan anggaran berbasis prioritas," tegasnya.

Sementara terkait dengan kegagalan Dinas Pendidikan dalam kegiatan DAK Fisik APBN 2021 yang gagal melakukan proses pencairan dana dari APBN dan harus di ganti dari dana APBD, menurut Shasa hal itu mengindikasikan adanya perencanaan yang kurang baik atau tidak professional.

"Maka dalam hal ini Pansus III merekomendasikan agar perencanaan program kedepannya harus dilakukan dengan kajian-kajian yang matang dan  merencanakan program yang terstruktur," ujarnya. 

 

suarabanyuurip.com

 


BERITA TERKAIT