Dibiayai APBN, Pelayanan Pasien Covid-19 di Bojonegoro Belum Sepadan
SUARABANYUURIP.COM | 30/07/2021 19:43
Dibiayai APBN, Pelayanan Pasien Covid-19 di Bojonegoro Belum Sepadan
Dibiayai APBN, Pelayanan Pasien Covid-19 di Bojonegoro Belum Sepadan

SuaraBanyuurip.com - Bojonegoro - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menilai, pelayanan yang didapatkan para pasien Covid-19 di Bojonegoro dari rumah sakit rujukan belum sepadan dengan uang yang dikeluarkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penanganan pasien Covid-19.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, kepada SuaraBanyuurip.com, Jum'at (30/07/2021) beberapa saat sebelum memimpin rapat di ruang paripurna.

Menurut Sukur, seluruh pasien Covid proses perawatannya dibiayai dengan uang negara, yaitu dari APBN. Per harinya minimal Rp 5 juta sampai dengan Rp 12 juta. Dengan anggaran memakai uang rakyat sebesar itu, Sukur menilai pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit (RS) rujukan perawatan pasien Covid-19 belum maksimal.

Indikatornya, angka kematian pasien Covid-19 masih tinggi, sedangkan tingkat kesembuhan rendah. Dibeberapa RS, Sukur mengantongi data tingkat kematian bahkan mencapai 30 persen hingga 35 persen.

"Ketika RS dibayar sebesar itu, harapan saya pihak RS harus memberikan pelayanan yang terbaik, mereka harus lebih menghargai nyawa pasien," tegasnya.

Disinggung apakah ada indikasi penyalahgunaan anggaran, Sukur enggan mengatakan. Melainkan mengajak memakai logika untuk hitung-hitungan berdasarkan fakta pelayanan yang diberikan berbanding biaya klaim perawatan pasien Covid-19.

Secara logika, lanjut Sukur, bicara biaya perawatan yang sehari rata-rata Rp 7,5 juta sampai Rp 12 juta, itu biayanya dipakai apa?, obat-obatannya seperti apa, makanannya seperti apa. Politisi Partai Demokrat melihat pelayanan dan obat-obatan yang diberikan, dalam istilahnya dikatakan masih begitu-begitu saja.

"Informasi yang saya dapat di lapangan, perawatan yang didapat pasien belum sepadan dengan jumlah duit yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar klaim biaya perawatan," tandasnya.(fin)