Presiden Tunjuk KSP Selesaikan Masalah Aceh
SUARABANYUURIP.COM | 26/02/2020 19:33
Presiden Tunjuk KSP Selesaikan Masalah Aceh
Presiden Tunjuk KSP Selesaikan Masalah Aceh

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Jakarta - Terdapat dua hal yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan di wilayah Aceh secara menyeluruh. Yakni, soal pendidikan, dan penguatan usaha bagi kaum perempuan.

Dua pendekatan tersebut mengedepan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Aceh di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Rabu (26/2/2020). 

“Dua masalah ini menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Tampak hadir dalam Rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa dan PDT  A Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta sejumlah Dirjen dari Kemensos, Kemenkes, dan Kemendikbud. Rakor dilakukan setelah pada 13 Februari lalu,  Presiden menunjuk KSP untuk menyelesaikan persoalan Aceh.

Moeldoko meminta, Kementerian Kesehatan memastikan warga Aceh yang belum mendapatkan manfaat  Kartu Indonesia Sehat (KIS). Data Kemenkes menyebutkan hampir 100 persen warga Aceh telah menerima manfaat KIS.

Sedangkan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mantan Panglima TNI itu meminta, agar memastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merata kepada seluruh anak di Aceh. Hal itu dilakukan agar anak di wilayah Serambi Mekah  mendapatkan jaminan pendidikan dari SD hingga SMA.

“Perlu dipastikan lagi mana yang belum dapat KIS dan KIP.  Mana yang masih sekolah atau tidak juga harus diperbarui, sehingga manfaatnya bisa maksimal,” tegas Moeldoko.

Selain penguatan pendidikan, untuk menangani Aceh juga diperlukan skema tentang penguatan usaha bagi perempuan korban konflik. Dalam hal ini, Kepala Staf meminta Menteri Koperasi meninjau program pemerintah yang bisa dioptimalkan.

Sementara itu, Menkop Teten Masduki mengusulkan soal skema pembagian lahan yang terintegrasi dengan konsep bisnis. Terkait Koperasi masih melihat dulu program yang cocok untuk bisa diterapkan di Aceh.

“Dua bulan lalu saya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang berkunjung ke Malaysia. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia dalam pembagian lahan,” ujar Teten.

Skema pembagian lahan untuk kombatan Aceh selanjutnya akan dibahas dengan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan. Kebun yang akan diberikan kepada eks kombatan diupayakan menghasilkan usaha baru. Kombatan akan bisa lebih produktif dari tanah yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah.

Sedangkan Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang menyatakan,  kementeriannya sudah mengkaji dua hal penting untuk menyelesaikan persoalan di Aceh. Penyelesaian itu berupa rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak.

“Ke depan kami berharap ada program yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Meski konflik sudah lama berlalu, tapi trauma healing misalnya masih diperlukan,” ujar I Gusti Ayu.

Selain itu yang menjadi isu penting bagi Kementrian PPA adalah tingginya perkawinan anak di Aceh yang harus segera ditangani. (tbu)