DBH Migas 2019 Hanya Rp 1,7 Triliun, Pemerintah Pusat Masih Utang Rp 494 Miliar ke Bojonegoro
SUARABANYUURIP.COM | 10/10/2019 17:42
DBH Migas 2019 Hanya Rp 1,7 Triliun, Pemerintah Pusat Masih Utang Rp 494 Miliar ke Bojonegoro
Sekretaris Bapenda Bojonegoro Dilli Tri Wibowo

SuaraBanyuurip.com, Bojonegoro - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan, penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun 2019 hanya sebesar Rp1,7 triliun. 

"Dipastikan, tidak ada lagi transfer ke daerah pada triwulan keempat," kata Sekretaris Bapenda, Dilli Tri Wibowo, kepada Suarabanyuurip.com, Selasa 8 Oktober 2019. 

BACA: Lifting Migas Bojonegoro 2012 Dibawah Target

Realisasi DBH Migas sekarang ini, menurut Dilli, tidak sesuai target yang dipasang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp 2,1 Triliun. 

"Kami sudah berusaha mengkonfirmasi alasan tidak adanya transferan DBH Migas triwulan keempat ke Kementerian Keuangan, tapi belum ada jawaban," tegasnya.

Selain itu, pria berkacamata minus ini mengaku jika masih ada kurang bayar oleh Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bojonegoro Rp494 miliar untuk DBH Migas tahun 2018. Itupun, sampai saat ini juga belum ada kabar dari Kementrian Keuangan kapan akan dibayar. 

BACA: Bojonegoro Tunggu Rekonsiliasi Lifting Migas

"Kami terus berupaya agar kurang bayar tersebut bisa segera ditransfer, mengingat target DBH Migas yang tidak sesuai dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan daerah," pungkasnya. (rien)

SUARABANYUURIP.COM


BERITA TERKAIT