Pemkab Bojonegoro Diminta Maksimalkan Pendapatan di Luar Migas
SUARABANYUURIP.COM | 02/07/2019 17:24
Pemkab Bojonegoro Diminta Maksimalkan Pendapatan di Luar Migas
Pemkab Bojonegoro Diminta Maksimalkan Pendapatan di Luar Migas

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Bojonegoro,  Jawa Timur, memberikan apresiasi terhadap ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah secara keseluruhan dari berbagai sumber pendapatan.

"Meski dari capaian pendapatan terealisasi, akan tetapi sektor andalan dalam menyuplai pendapatan daerah amat sangat tergantung pada Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas)," kata Juru Bicara Badan Anggaran, Lasuri, saat membacakan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 di ruang rapat Paripurna, Senin (1/7/2019) kemarin.

Untuk itu Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kedepan agar bisa memaksimalkan sektor pendapatan di luar Migas, seperti sektor parkir, pariwisata dan BUMD perlu pembenahan secara menyeluruh agar bisa menyumbangkan PAD yang signifikan.

Sementara pada belanja daerah, Fraksi PAN berpendapat jika saat ini kurang maksimalnya kinerja Pemkab dalam penggunaan anggaran yang besar.

"Terbukti masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya tidak maksimal," tandasnya.

Untuk itu Fraksi PAN berharap agar jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun kedepannya. Pemkab harus terus memantau perkembangan kinerja masing-masing OPD agar tidak ada lagi  proyek gagal bayar seperti tahun 2018.

Selain itu, meminta kepada Pemkab agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan segera dicairkan. Meminta ada pendataan yang benar-benar tepat, untuk daerah daerah mana yang perlu mendapatkan asuransi pertanian.

Lalu, segera di lakukan pengisian jabatan baik di OPD maupun BUMD yang saat ini masih dijabat Plt, agar kinerja OPD dan BUMD bisa maksimal dalam pelayanan dan pendapatan daerah. Salah satunya adalah BUMD yang mengelola Participating Interest (PI) Blok Cepu, PT Asri Dharma Sejahtera yang dijabat Plt,  Setyo Yuliono sejak Oktober 2018 lalu.

"Dan berharap ke depan tidak terjadi lagi Silpa yang begitu besar karena pada hakekatnya Silpa yang besar mencerminkan ketidakcakapan dalam kinerja," pungkasnya.(rien)


BERITA TERKAIT