Pesantren di Jombang Beri Surat Dukungan ke Ketua DPR
JATIMPLUS.ID | 26/09/2019 11:20
Pesantren di Jombang Beri Surat Dukungan ke Ketua DPR
Bambang Soesatyo Ketua DPR RI datang ke RS Pelni sekitar pukul 12.00 WIB pada Rabu 25 September 2019 menjenguk Faisal Amir, mahasiswa korban demo. Tempo/Marvela

JOMBANG- Sebuah surat telah dilayangkan kepada Ketua DPR RI di Senayan, Jakarta. Catatan itu ditulis oleh Ketua Yayasan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas KH M Wafiyul Ahdi, dan juga ditandatangani Sekretaris Umum Yayasan KH Moh Syifa’ Malik.

Isinya tentang pernyataan sikap dukungan Ponpes Bahrul Ulum terhadap pengesahan RUU Pesantren. Pandangan Bahrul Ulum berseberangan dengan kelompok Muhammadiyah dan non muslim yang sejak awal meminta legislatif menunda pengesahan RUU Pesantren.

BACA: Didukung DPRD Kota Kediri, Mahasiswa Penolak Revisi UU KPK Tegaskan Bukan Kampret dan Cebong

“Suratnya sudah kita kirim per tanggal 21 September 2019 lalu, “ungkap Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum KH M Wafiyul Ahdi, Selasa 24 September 2019.

Surat yang kemungkinannya sudah sampai ditangan pimpinan dewan itu mengatasnamakan keluarga Besar Ponpes Bahrul Ulum. Sebuah ponpes yang berdiri sejak tahun 1825.

Dirintis oleh Kiai Abdus Salam, tempat menimba ilmu agama itu memiliki 40 asrama dengan 14 ribu orang santri didalamnya, yakni mulai jenjang Paud hingga perguruan tinggi.

Menurut Kiai Wafi, RUU Pesantren tidak hanya berisi soal lembaga pendidikan pesantren. Sebanyak 10 bab dan 216 pasal yang termuat di dalamnya juga mengatur lembaga pendidikan agama lain yang diakui negara. Mulai proses hingga isi dari RUU Pesantren, telah dikaji. Setiap pasal telah dibahas dan dicermati.

Hasilnya, RUU Pesantren memang dibutuhkan sebagai payung hukum lembaga pesantren di Indonesia. “Selain mendukung kita juga sekaligus mendesak agar RUU Pesantren segera disahkan menjadi perundangan, “terang Kiai Wafi yang juga keponakan tokoh NU KH Abdul Wahab Hasbullah.

Lebih jauh dibeberkan bagaimana pesantren sebagai lembaga dakwah dan sosial memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi kelahiran NKRI. Namun di masa rezim orba berkuasa, pendidikan pesantren kurang diperhatikan, bahkan cenderung dimarjinalkan.

Karenannya, sudah sepatutnya ada perundangan yang mengatur dan melindungi secara spesifik. “Termarginalnya pesantren dikarenakan belum ada Undang-undang yang mengatur, melindungi dan menjamin hak- hak pesantren secara komprehensif sebagai lembaga pendidikan diniyyah dan dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, “paparnya.

Sikap senada diperlihatkan Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, yang juga menyatakan dukungan pengesahan RUU Pesantren.

Keluarga besar Mambaul Ma’arif Denanyar juga berkirim surat ke pimpinan DPR RI. Bahkan dukungan itu sudah disampaikan sejak awal, termasuk memberikan masukan Dalam Inventaris Masalah (DIM) bersama Kementerian Agama dan pesantren lain.

BACA: Ribuan Massa Baju Hitam di Malang Teriakkan Reformasi Dikorupsi

Ponpes Mambaul Ma’arif didirikan KH Bisri Syansuri pada tahun 1917. Pesantren ini dikenal sebagai lembaga yang pertama kali memiliki santri putri di Indonesia.

“Kami menyatakan mendukung dan mendorong agar RUU Pesantren segera disahkan sebelum selesainya masa bakti DPR RI periode 2014-2019, “tegasnya.

JATIMPLUS.ID


BERITA TERKAIT