Pemerintah Kota Kediri Gunakan Cukai Rokok untuk Asuransi Warga
JATIMPLUS.ID | 09/01/2019 12:20
Pemerintah Kota Kediri Gunakan Cukai Rokok untuk Asuransi Warga
Gedung baru PT Gudang Garam Tbk di Semampir Kediri. Foto istimewa

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri akan mengasuransikan seluruh warganya untuk mendapat jaminan kesehatan. Pembiayaannya diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) PT Gudang Garam yang cukup besar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr Fauzan Adima mengatakan pemasukan keuangan dari pengembalian cukai tembakau kepada Pemerintah Kota Kediri cukup besar. Setiap tahun pemerintah daerah menerima sekitar Rp 50 – 60 milyar per tahun.

BACA JUGA: Kata Ajaib Ini Menjawab Semua Pertanyaan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 30 persen dari penerimaan cukai harus dipergunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Untuk Kota Kediri akan dialokasikan membiayai Universal Health Coverage,” kata Fauzan Adima kepada Jatimplus.ID, Selasa 8 Januari 2019.

Program tersebut, menurut Fauzan, akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2019 ini, Pemerintah Koat Kediri akan menyelesaikan pendaftaran seluruh masyarakat miskin dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jika target itu rampung, maka tahun berikutnya seluruh warga yang memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kediri dipastikan terdaftar dalam BPJS kesehatan.

BACA JUGA: Kecelakaan Maut Vietnam Pernah Terjadi di Kediri

Pemerintah Kota Kediri telah menghitung kemampuan keuangan mereka untuk mengasuransikan seluruh warganya. Apalagi dukungan dana bagi hasil cukai tembakau dari PT Gudang Garam akan terus mengalir setiap tahunnya.

Tak hanya mengandalkan dana rokok, program jaminan kesehatan ini juga telah dilakukan untuk menjamin perawatan rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah. Sejak tahun 2018 lalu, pemerintah Kota Kediri sudah membebaskan biaya perawatan di kelas tiga. “Hanya menunjukkan KTP saja,” kata Fauzan.

Untuk pembiayaannya ditanggung oleh dana APBD melalui Jaminan Kesehatan Daerah. Program ini merupakan salah satu janji politik Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang telah direalisasikan.

Asisten Manager Pemasaran BPJS Kota Kediri Budi Wusono Adi mengapresiasi rencana pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau untuk asuransi kesehatan. Sebab saat ini kebutuhan paling utama masyarakat adalah jaminan layanan kesehatan yang murah. “Itu langkah tepat untuk membantu masyarakat secara riil,” katanya.

Budi juga memastikan tak ada tunggakan pembayaran klaim dari pasien yang ditanggung program Jamkesda Pemkot Kediri. Tunggakan  yang cukup besar justru muncul dari peserta BPJS kesehatan dari jalur mandiri.  

Budi Wusono Adi juga memastikan kabar beredarnya daftar 12 rumah sakit di Jawa Timur yang memutuskan kontrak dengan BPJS sudah direvisi. Saat ini seluruh rumah sakit tersebut telah bekerja sama kembali melayani pasien BPJS. “Info terakhir sudah kerjasama lagi,” katanya.

Daftar 12 rumah sakit yang telah memutuskan kontrak kerjasama dengan BPJS ini sempat beredar luas melalui aplikasi media sosial. Hal itu sempat membuat masyarakat di Jawa Timur khawatir. Berikut daftarnya:

  1. RS Petrokimia Gresik
  2. RS Siloam Jember
  3. RS Bhakti Persada Magetan
  4. RS Anna Medika Bangkalan
  5. RS Husada Utama Surabaya
  6. RSUD Lawang, Malang
  7. RSIA Puri Malang
  8. RSUS Kanjuruhan, Malang
  9. RSJ Radjiman Wediodiningrat Malang
  10. RSUD Grati Pasuruan
  11. RS Citra Medika Sidoarjo
  12. RS Umar Bawean, Gresik

JATIMPLUS.ID


BERITA TERKAIT