Gerindra Sesalkan Beredarnya Laporan Desk Pilkada Pemkab Banyumas
SATELITPOST.COM | 02/07/2018 15:00
Gerindra Sesalkan Beredarnya Laporan Desk Pilkada Pemkab Banyumas
Ilustrasi pilkada

PURWOKERTO, SATELITPOST-Tersebarnya dokumen penghitungan suara Pilkada Banyumas 2018 dinilai menodai proses sakral lima tahunan yang sudah berlangsung tertib dan bermartabat. Hal ini disampaikan Politisi Gerindra, Yoga Sugama.

Menurutnya, ada beberapa hal yang memicu munculnya preseden buruk dalam pilkada lalu. “Sayang sekali, proses yang sudah berjalan sangat baik malah dibumbui perkara seperti ini,” kata dia kepada SatelitPost, Minggu (1/7/2018).

Yoga menyebut kesan buruk yang timbul pascaterbitnya dokumen tersebut tidak bisa lagi dihindari. Hal ini tidak lepas dari keluarnya informasi yang seharusnya dijadikan konsumsi internal dan format pelaporan yang memicu kesan bahwa aparatur sipil negara (ASN) kurang bersikap netral dalam Pilkada Banyumas.

Dalam laporan tersebut, dua calon diidentikkan dengan warna kuning dan merah. Kuning mewakili pasangan calon nomor urut satu. Sementara merah menjadi representasi paslon nomor urut dua. “Ini kan memunculkan kesan tersendiri. Selain itu, di laporan kan juga tertera angka minus di TPS-TPS yang suaranya didominasi paslon nomor urut 1. Selain itu, nama camatnya yang dibubuhkan juga memicu persepsi liar di kalangan publik,” ujar Yoga.

Baca juga: 54 SMP di Purbalingga Kekurangan Pendaftar

Menurutnya, Pemkab dan Plh Bupati Banyumas, Wahyu Budi Saptono harus mengambil tindakan terkait hal ini. Pertama, pemkab harus mencari tahu siapa yang membocorkan informasi ini ke ranah publik. “Kalau untuk internal dan bisa bocor, berarti ada yang main-main di internal pemkab. Ini yang harus dicari tahu,” kata dia.

Wahyu, lanjut Yoga juga diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait format yang digunakan dalam laporan tersebut. Termasuk mencari tahu siapa yang membuat format laporan ini. “Ini penting sekali. Karena formatnya membuat pemkab terkesan tidak netral dalam pilkada,” kata dia.

Hal-hal ini harus dilakukan sebagai pembelajaran bagi pemkab. Dengan begitu, di gelaran pemilu selanjutnya, pemerintah dapat bersikap netral.

Tersebarnya dokumen internal tersebut, lanjut Yoga juga menimbulkan masalah lain. Sebab, dengan tanda tangan Plh Bupati Banyumas, masyarakat menjadi percaya betul dengan hasil penghitungan Desk Pilkada Pemkab. “Ini kan masalah baru, karena bagaimanapun juga, yang punya hak dan wewenang untuk memublikasi dan melakukan penghitungan suara adalah KPU Banyumas,” kata dia.

Menurut Yoga, apa yang dilakukan pemkab berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penyelenggara quick count. “Yang quick count, itu kan ada metode penghitungannya. Tidak seperti pemkab yang menggunakan data dari kalangan camat,” kata dia.

Sementara, pihak KPU Banyumas menginformasikan hasil Pilkada Banyumas akan diplenokan pada 5 Juli 2018. Diketahui, Pilkada Banyumas diikuti oleh dua pasangan. Pasangan nomor 1 adalah Mardjoko-Ifan Haryanto. Sementara nomor urut 2 menjadi milik paslon Achmad Husein-Sadewo Tri Lastiono. (pan)

SATELITPOST.COM


BERITA TERKAIT