Himpun Dana Lewat Koperasi Tanpa Izin BI, Anggota DPRD Kebumen Diadili
SATELITPOST.COM | 30/10/2019 15:12
Himpun Dana Lewat Koperasi Tanpa Izin BI, Anggota DPRD Kebumen Diadili
GULIRAN sidang kasus perbankan yang melibatkan anggota DPRD Kebumen berinisial GP memasuki sidang keempat, Selasa (29/10) lalu. SATELITPOST/CR

KEBUMEN, SATELITPOST-Salah seorang anggota DPRD Kebumen berinisial GP (48) menjadi pesakitan dalam kasus perbankan di Kebumen. Kasus ini diawali pendirian dan operasionalisasi Kantor Koperasi Usaha (KSU) BMT yang berlokasi di Petanahan tanpa izin Bank Indonesia.

Bahkan, guliran kasus ini sudah mencapai tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen, Selasa (29/10), kemarin.

BACA: Pemuda Diminta Jadi Agen Perubahan di Kebumen

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Kebumen, Margono dalam surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM-221/Kebum/0919 memaparkan, GP bersama dengan saksi lain yakni SWD, AS, BDY, KH, dan S dituntut lantaran menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah menghimpun dana dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia,” kata Margono dalam dakwaanya.

Atas perbuatannya itu, GP diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) jo 16 UU RI no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu nasabah, Anif Sulistriyono (40) menuturkan, kasus tersebut bermula ketika sebagian nasabah BMT ingin mengambil uang simpanan yang telah sekian tahun ditabung. Namun, beberapa kali akan diambil, petugas BMT tidak memberikan serta tidak memberikan kepastian kapan uang dapat dikembalikan. Hingga para nasabah melaporkan ke pihak berwenang.

“Saya sudah simpan sudah ada sekitar seratus juta lebih dari tahun 2010. Tapi ketika mau diambil tidak kunjung diberikan akhirnya kita lapor ke Polisi,” kata dia.

Sebelumnya, para nasabah telah melakukan mediasi dengan pihak BMT guna mencari titik temu. Hasil mediasi telah dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai bahwa pihak BMT akan bertanggung jawab terkait hal itu. “Kita punya salinan surat pernyataan yang didalamnya pihak BMT ada sekitar 10 orang bersedia bertanggung jawab,” ujar dia.

Pada sidang kemarin, Hakim Ketua Sapto Supriyono SH MH menghadirkan tiga orang saksi yaitu Kasmi (56), Sholechatun (39), dan Judatun Mustaqimah (44) yang juga sebagai nasabah BMT.

BACA: Investasi Naik Dua Kali Lipat di Kebumen

Saksi Sholechatun, di hadapan hakim ketua memberikan kesaksian senada dengan Anif, uang puluhan juta yang dia simpan tak kunjung diberikan saat diminta kepada petugas BMT. “Sudah berkali-kali saya minta tapi tidak diberikan,” kata dia.

Dia beralasan, ketika itu memilih BMT sebagai tempat penyimpanan uang karena menurutnya mudah dalam hal transaksi. Sidang tersebut, dihadiri sedikitnya 30 orang nasabah yang meminta uang mereka untuk kembali.(CR)

SATELITPOST.COM


BERITA TERKAIT