Polisi Bubarkan Paksa Aksi Damai Tolak Omnibus Law, AKBAR Sumut: Bukti Pemerintah Anti Kritik
MEDANHEADLINES.COM | 21/10/2020 15:41
Polisi Bubarkan Paksa Aksi Damai Tolak Omnibus Law, AKBAR Sumut: Bukti Pemerintah Anti Kritik

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Petugas kepolisian melakukan pembubaran paksa terhadap aksi damai tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut dan Suara Rakyat Medan (Suram) di Kota Medan, Selasa (20/10) petang.

Pembubaran paksa ini dilakukan setelah polisi mengingatkan massa untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi menjelang pukul 18.00 WIB, kami cukup kooperatif dengan kepolisian dengan membubarkan diri. Ketika kita longmarch menuju kampus ITM, justru pihak kepolisian itu melakukan, menabrakkan sepeda motor trail dan ketika itu juga disusul dengan tembakan gas air mata dari kepolisian,” ujar Martin Luis, Koodinator AKBAR Sumut di Kantor LBH Medan, Selasa, (20/10) malam.

Dijelaskan Martin, Sepanjang mereka longmarch, aparat kepolisian mengawal mereka dari belakang. Namun berbagai tindakan intimidasi mulai bermunculan. Hingga akhirnya kericuhan pecah di persimpangan gedung London Sumatra.

Massa yang terpecah konsentrasinya berlarian. Sebagian berlari ke arah Kantor LBH Medan. Sebagian lagi berlarian ke arah Jalan Balai Kota.

“Kita juga sempat melihat ada massa yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita mulai long march, kita sudah melihat polisi melakukan provokasi dan intimidasi terhadap massa aksi perempuan  yang membuat border atau pembatas barisan massa aksi,” ujar Martin.

Atas tindakan represif ini, Maartin dan lembaga yang tergabung di AKBAR Sumut mengecam aksi kekerasan dan intimidasi itu. Kata Martin ini adalah upaya pemerintah membungkam gerakan rakyat. Kemudian, kekerasan dan intimidasi itu disebut sebagai wujud pemerintahan yang anti kritik.

“Peserta aksi hari ini sangat mengecam pihak kepolisian yang membubarkan rakyat Sumut untuk menolak Omnibus Law. Ini adalah bukti bahwa pemerintah melakukan penggembosan terhadap gerakan rakyat yang mengekspresikan sikap politik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Martin.

Meski sudah direpresif oleh aparat, AKBAR Sumut akan tetap melakukan unjuk rasa. Mereka menilai, Omnibus Law bukanlah aturan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi, Undang-undang Cipta Kerja itu juga diduga melanggar prosedur dalam pembuatannya.

“Apa yang kita dapatkan hari ini, tentu tidak menyurutkan gerakan kita untuk menolak Omnibus Law. Kami akan terus berunjuk rasa dengan turun ke jalan, sampai memang Omnibus ini dibatalkan pemerintah,” ujarnya.

Sampai saat ini, massa masih berkumpul di LBH Medan. Mereka masih melakukan pendataan terhadap massa yang diduga ditangkap oleh pihak kepolisian. Beberapa massa juga mendapat luka karena aksi represifitas itu. Bahkan ada massa yang tangganya harus dibalut perban karena terkena peluru gas air mata.(red)

MEDANHEADLINES.COM


BERITA TERKAIT