Praktisi Intelijen : Aparat Hukum Harus Tindak Tegas Kecurangan, Bukan Menakuti Warga Yang Minta Keadilan
MEDANHEADLINES.COM | 19/04/2019 18:30
Praktisi Intelijen : Aparat Hukum Harus Tindak Tegas Kecurangan, Bukan Menakuti Warga Yang Minta Keadilan
Fauka Noor Farid

MEDANHEADLINES.COM, Jakarta – Kontestasi pemilu 2019 baru saja dilalui, seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih telah mencoblos langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kini, hasil perolehan suara sedang diinput ke dalam sistem data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Proses input data di KPU menjadi sorotan, sebab data yang masuk ke dalam sistem KPU berbeda dengan hasil C1 yang menjadi alat bukti transparansi penghitungan suara di lapangan.

BACA: Fauka : Patriot Sejati Pasti Marah Jika Bangsa Indonesia Dianggap Remeh, Itu Yang Ditunjukkan Prabowo

Praktisi Intelijen, Fauka Noor Farid mengatakan, lembaga pemilu seperti KPU harus hati-hati, sebab menjadi sorotan penuh, karena input data yang tidak baik. KPU dan lembaga survey menjadi sumber permasalahan yang ditatap masyarakat. Sebab hasil di lapangan tidak sesuai dengan hasil lembaga survey dan input data KPU yang tidak sesuai. Sebab ditemukan berbagai kecurangan.

“Permasalahannya ini, adanya ketidaksesuaian, input data di sistem KPU ditemukan berbeda dengan hasil C1. Itu bisa dibuktikan. Hasil di lapangan, Real Quont jauh berbeda dengan Quick Quont dari surveyor. Jadi ada semacam penggiringan opini yang dilakukan surveyor. Ini tentunya membuat gaduh, masyarakat pastinya menuntut keadilan,”katanya saat berbincang dengan medanheadlines.com, Jumat (19/4/2019).

Fauka juga menjelaskan aparat hukum seharusnya menindak tegas segala kecurangan yang ada. Aparat hukum tidak boleh menakut-nakuti masyarakat yang meminta keadilan. Namun, harus benar-benar menindak tegas segala bentuk kecurangan yang telah terbukti.

“Seperti Panglima TNI juga harus mewarning, pada siapa pun yang melakukan kecurangan harus ditindak tegas. Kapolri harus benar-benar menindak, baik lembaga maupun perorangan yang melakukan kecurangan. Bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang meminta keadilan, bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang memiliki data murni hasil pemilihan di lapangan. Jika lembaga KPU yang terbukti salah input data dilindungi aparat hukum, maka sangat bahaya bagi demokrasi kita. Masyarakat pastinya akan turun meminta keadilan ditegakkan,”jelasnya.

BACA: Praktisi Intelijen Gugah Kecerdasan Masyarakat, Menuju Pilpres Diindikasi Aparat Masih Bermain

Fauka pun menambahkan, apabila nantinya masyarakat yang menuntut keadilan turun ke jalan, maka dari itu aparat harus mengusut tuntas siapa sumber masalah, yaitu KPU.

“Ya, kalau nantinya masyarakat turun ke jalan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU, aparat tidak bisa menyalahkan masyarakat selama itu dilakukan dengan kondusif. Justru aparat kepolisian harus mengusut sumber dari masalah tersebut yaitu KPU,”pungkasnya. (raj)

MEDANHEADLINES.COM


BERITA TERKAIT