Tutup TPL: Datang dari Toba Menagih Janji Jokowi
BETAHITA.ID | 18/11/2021 13:00
Tutup TPL: Datang dari Toba Menagih Janji Jokowi
Tutup TPL: Datang dari Toba Menagih Janji Jokowi

BETAHITA.ID - Sebanyak kurang lebih 40 perwakilan masyarakat hukum adat (MHA) Tano Batak, dari Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, bersama Aliansi Gerak Tutup TPL, kembali datang ke Jakarta. Niatnya untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta PT Toba Pulp Lestari (TPL) penutupan. Bagi MHA Tano Batak, keberadaan perusahaan penghasil pulp atau bubur kayu itu dianggap bencana.

Alasan 40 perwakilan MHA Tano Batak merasa perlu segera datang ke Jakarta karena masyarakat adat melihat tidak ada komitmen dan keseriusan dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi masyarakat selama puluhan tahun. Aksi jalan kaki yang dilakukan 11 orang yang menamakan TIM (Tulus, Ikhlas, Militan) 11 Tutup TPL tampak belum mampu menggugah hati orang nomor satu di Negara ini untuk segera mencabut izin dan menutup PT TPL.

Perwakilan MHA Tano Batak, Mersy Silalahi dari Komunitas Adat Lamtoras, Sihaporas, Kabupaten Simalungun mengatakan, pihaknya datang ke Jakarta meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk segera menanggapi aspirasi MHA Tano Batak. Karena terlalu banyak kerusakan lingkungan dan praktik perampasan tanah dengan dalih klaim kawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat adat di Tanah Batak.

Mersy menjelasan, komunitas masyarakat adat di Tano Batak jumlah kurang lebih 25 komunitas. Semuanya berjuang mendapatkan keadilan atas kerugian yang disebabkan oleh PT TPL, mulai dari kerusakan lingkungan hingga penyerobotan tanah.

Bahkan komunitas adatnya, Lamtoras, sudah melakukan perjuangan sejak 1998 silam meminta pemerintah menutup PT TPL namun tidak berbuah manis. Perjuangan berlanjut hingga pada 2003 terjadi penangkapan oleh PT TPL terhadap beberapa anggota komunitas.

"Dan beberapa tahun kemudian mereka (TPL) beroperasi di sana. Mereka tidak mempedulikan bahwa di sana ada masyarakat. PT TPL mendirikan kemah mereka di atas mata air. Mereka melakukan pencemaran juga. Mengambil air dari sana untuk lakukan penyemprotan dan meninggalkan pestisida yang menyebabkan banyak ikan mati gara-gara racun dari TPL," kata Mersy dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta dan secara daring, Selasa (17/11/2021).

Tak hanya itu, bahkan keluarganya sempat mengalami hal menjijikkan. Karena terpaksa harus menggunakan air dari saluran air yang telah tercemar dengan limbah kotoran manusia yang dihasilkan pekerja PT TPL. Pengalaman itu ia rasakan selama kurang lebih tiga bulan. Selama tiga bulan itu dirinya bahkan memasak makanan untuk keluarganya menggunakan air tersebut.

Komunitasnya sempat mengadukan perilaku PT TPL itu kepada dinas lingkungan hidup setempat, dan muncul perjanjian PT TPL tidak akan beraktivitas di atas mata air dan sumber air masyarajat. Namun janji tinggal janji, sepekan setelah perjanjian kesepakatan itu, pihah PT TPL malah kembali melakukan kegiatan di atas mata air dan sumber air masyarakat.

Tak sampai di situ, Mersy bilang PT TPL juga melakukan kriminalisasi terhadap suaminya. Suaminya ditangkap kemudian dipenjara selama 6 bulan. Di saat itu Mersy mengaku, sebagai seorang ibu dengan 5 anak dan suami yang dipejara, benar-benar merasa sangat terpukul. Ditambah faktor ekonomi yang mendera dirinya sempat merasa menyerah perjuangkan tanah ulayatnya.

"Tapi suami saya di sana (penjara) ingin agar tanah leluhur, tanah adat kami, kembali kepada kami. Yang sangat menyakitkan hati saya saat itu. Anak saya tidak mau pergi ke sekolah karena diolok-olok temannya," kata Mersy dengan emosional.

Menurut Mersy, apa yang ia dan komunitas adanya alami ini sedikit banyak juga dialami oleh masyarakat di komunitas adat lainnya di Tanah Batak. Mersy menyontohkan, konflik hingga berujung bentrok fisik antara PT TPL dan Komunitas Adat Natumingka 18 Mei 2021 lalu yang mengakibatkan sejumlah orang tua komunitas adat itu mengalami luka-luka, adalah salah satu kejadian memilukan yang seharusnya bisa menyubit nurani Presiden Jokowi untuk ambil sikap.

"Kami meminta Pak Jokowi dan Ibu Siti Nur Baya, kami bukan perampas hak. Itu hak kami, tolong TPL ditutup dan kembalikan hak-hak masyarakat adat. Kami juga meminta diberikan pengakuan sebagai masyarakat adat. Meminta dengan sangat tolong TPL ditutup. Di batak sana banyak permasalahan. Kami manusia dan kami bukan binatang. TPL sengaja mengusir kami. Karena bapak dan ibu yang punya wewenang dengan masalah kami ini."

Di momen yang sama, Benny Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, perjalanan 40 perwakilan masyarakat adat Tano Batak dari kawasan Toba menuju Jakarta, yang dimulai sejak 13 November 2021 hingga 15 November 2021 kemarin ada alasannya. Salah satunya karena Agustus lalu, Presiden Jokowi sempat menjanjikan akan menyelesaikan masalah konflik masyarakat adat Tano Batak dan PT TPL selesai dalam waktu 1 bulan, yang ternyata tidak terpenuhi.

"Tapi tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Itu alasan kenapa 40 perwakilan masyarakat adat di Tano Batak datang kembali ke Jakarta," kata Benny.

Apa yang terjadi di Tano Batak, lanjut Benny, merupakan cerminan permasalahan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konflik-konflik itu tak kunjung terselesaikan akibat ketidakseriusan Negara dalam melakukan penyelesaian. Dari 2015 sampai dengan 2020 tercatat ada 2091 letusan konflik agraria di seluruh Indonesia.

"Nah ini sebenarnya pertemuan antara konflik-konflik lama yang terakumulasi dengan konflik-konflik baru. Ini menandakan bahwa tingginya konflik-konflik tersebut juga disebabkan tidak adanya upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria sudah berlangsung sejak lama."

Benny bilang sudah waktunya untuk membuka kotak pandora klaim sepihak penguasaan hutan di Indonesia. Konflik-konflik di sektor kehutanan disebabkan klaim-klaim sepihak kawasan hutan. Seperti terjadi di Tanah Batak, pemerintah mengklaim secara sepihak wilayah adat masyarakat dan kemudian diberikan kepada perusahaan. Yang mana masyarakat adat kemudian dicap sebagai penghuni ilegal dalam kawasan hutan, padahal masyarakat adat sudah hidup secara turun temurun di tanah itu.

"Kita mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat adat Tano Batak untuk segera mendapatkan hak mereka dan menuntut pemerintah mencabut izin dan menutup PT TPL, karena sudah banyak melahirkan korban matariil dan imateriil. Kalau tidak segera di selesaikan kami khawatir akan terus terjadi korban-korban berikutnya."

Uli Artha Siagian dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan, selama PT TPL beroperasi, sudah terlalu banyak tutupan hutan yang hilang. Setidaknya ada 22 ribu hutan di bentang alam Tele sudah hancur, bahkan sudah ditanami lagi dengan tanaman monokultur eukaliptus dan 4 ribu lainnya berada di hutan lindung.

"Seperti yang kita tahu hutan ini punya fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Keselamatan hutan ini memastikan keselamatan puluhan desa yang ada di pinggir Danau Toba. Selain itu hutan menjadi sumber mata pencaharian, sumber ekonomi yang sudah lama dilakoni masyarakat. Mereka juga kehilangan tanaman endemik kemenyan yang sudah turun-temurun gitu," ujar Uli.

Pembiaran terjadinya deforestasi yang di konsesi PT TPL ini menurutnya sangat kontradiktif dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang ingin menurunkan laju perubahan iklim dan menekan terjadinya deforestasi. Walhi, lanjut Uli, memperkirakan kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi masyarakat besar terjadi selama PT TPL beroperasi di Tanah batak.

PT TPL dan Dugaan Kegiatan Ilegalnya

Berdasarkan pernyataan tertulis yang diterima dari Aliansi Gerak Tutup TPL, masyarakat adat Tano Batak sangat mengenal PT TPL, bahkan sejak perusahaan itu masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang dimiliki oleh pengusaha Sukanto Tanoto (Tan Kang Hoo). Disebutkan, PT IIU telah masuk ke perkampungan masyarakat Tano Batak sejak 1982. Dimulai dengan peta penunjukkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Hingga hari ini dasar hukum PT TPL beroperasi telah mengalami 8 kali revisi. Revisi kebijakan ini sangat berhubungan dengan luas area kerja TPL. Surat keputusan terakhir yang mengatur TPL adalah SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. Perubahan ini membuat luas area kerja TPL bertambah, menjadi 167.912 hektare dan tersebar di kampung-kampung masyarakat adat yang berlokasi di 12 kabupaten. Dari pengamatan Aliansi, areal konsesi PT TPL merambah beberapa jenis fungsi kawasan. Yang menurut masyarakat adat sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Seperti area konsesi di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektare, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektare, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektare, dan Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektare.

Dari 188.055 hektare konsesi TPL, setidaknya 28 persen atau 52.668,66 hektare adalah ilegal karena berada di atas HL, HPK, dan APL.  

Menurut Undang-Undang (UU) Kehutanan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, PT TPL sesungguhnya menduduki 141.537 hektare area konsesi illegal, karena berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan Area Penggunaan Lain (APL). Namun, pascaUU Cipta Kerja, pelanggaran berat oleh PT TPL ini justru lolos secara hukum.

Sebab, dalam UU Cipta Kerja telah mengubah aturan, yang mana Hutan Produksi Terbatas (HPT) digabungkan dengan Hutan Produksi Tetap (HP).

Dengan kata lain, luas TPL menjadi bertambah secara legal. Padahal, hukuman atas tindakan ilegal sebelumnya belum dijatuhkan pemerintah.  Dengan kata lain UU Cipta Kerja secara otomatis mengesahkan pelanggaran atas konsesi ilegal PT TPL. Masyarakat adat Tano Batak sangat yakin ada banyak pelanggaran serupa yang dilakukan korporasi di tempat lain yang kini menjadi benar secara hukum.

Lebih parahnya, sudah jelas ilegal, PT TPL juga menebang kayu hutan alam seperti kayu kulim dan kempas dengan diameter lebih dari 30 cm di dalam HPT. Selain itu, sekitar 34.817 hektare konsesi PT TPL berada di daerah tangkapan air (DTA) atau catchment area Danau Toba, dimana terdapat 55 sungai besar dan 3.039 anak sungai yang menjadi pemasok air untuk Danau Toba. Danau yang selama berabad-abad menjadi tumpuan kami hidup untuk anak cucu masyarakat adat sekitar Toba.  

Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk segera:

Menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL), karena sejak berdirinya korporasi ini tidak memberikan manfaat baik untuk Negara terlebih untuk rakyat sekitar area konsesi PT Pasalnya, PT TPL selalu melakukan pemangkiran pajak dengan melakukan pemalsuan pendapatan, seolah-olah mereka mengalami kerugian terus menerus.

  1. Kami tidak menerima bentuk lobby atau negosiasi apapun terkait kasus ini, sebab hidup kami sudah susah, kami hanya ingin mengambil kembali hak hidup dasar yang telah terenggut.
  2. Pemerintah atau pemilik perusahaan berhenti memanfaatkan Polisi dan Tentara untuk dijadikan alat alat kekerasan sehingga menciptakan citra buruk kedua institusi tersebut di mata masyarakat. Polisi dan Tentara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan musuh rakyat.
  3. Sudah saatnya pemerintah banting stir dalam model pembangunan yang terus merusak dan merugikan rakyat. Ini saatnya memikirkan nasib Indonesia ke arah yang lebih baik, bukan ke arah kehancuran.
  4. Pejabat Negara (nasional dan daerah) sudah saatnya stop menggali kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada rasa puas dengan mengorbankan rakyat dan alam, sebab akan ada masanya segala kerusakan yang diciptakan oleh sikap yang tidak amanah akan dirasakan oleh semua umat manusia.  

Aliansi Gerak Tutup TPL menjabarkan secara gamblang apa yang disaksikan selama di kampung, terkait apa yang telah dilakukan oleh PT TPL. Semua yang disampaikan di sini adalah hal yang masyarajat adat rasakan secara langsung, tanpa ada penambahan apalagi pengurangan. Aliansi ingin sampaikan sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi yang terjadi di kampung kami. Keseluruhan masyarakat yang terdampak berjumlah di 12 kecamatan berjumlah 4,5 juta jiwa.

Data yang dihimpun oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) memperlihatkan bahwa sejak 2002 tercatat 16 kasus kriminalisasi masyarakat adat yang dilakukan atas dasar laporan PT TPL kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari 16 kasus itu terdapat 12 komunitas masyarakat adat dan 93 orang masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi. Dari 93 orang yang dikriminalisasi tersebut ada 40 orang yang diseret ke meja hijau. Dari mereka, 39 orang dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah dan 1 orang diputus bebas murni. Selain itu, ada 47 orang menjadi tersangka dan 6 orang berstatus terlapor.

betahita.id


BERITA TERKAIT