Konflik Lahan Adat Pubabu-Besipae Kembali Memanas, Dipicu Datangnya Rombongan Pemprov NTT
BETAHITA.ID | 20/10/2020 10:00
Konflik Lahan Adat Pubabu-Besipae Kembali Memanas, Dipicu Datangnya Rombongan Pemprov NTT
Sekitar 29 KK masyarakat adat Pubabu di Besipae, NTT, menjadi korban penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT yang terjadi pada 18 Agustus 2020 kemarin./Foto: Walhi NTT

BETAHITA.ID - Konflik lahan antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kembali memanas. Pada Rabu (14/10/2020) siang, warga Pubabu dan rombongan Pemprov NTT saling bersitegang. Kejadian tersebut menyebabkan bentrok fisik.

Baca juga: Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah NTT

Hal tersebut terekam dalam sejumlah video yang beredar di jejaring media sosial. Dalam salah satu video, terlihat seorang wanita dewasa dan sejumlah anak-ana terlibat tarik-menarik dan baku pukul serta kontak fisik lainya dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan beberapa orang lainnya.

Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut terlihat seorang ibu yang ditarik hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Bahkan ada adegan seorang anak perempuan yang dibanting ke tanah.

Aksi kekerasan terhadap warga Pubabu tersebut mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak. Tim Hukum Masyarakat Pubabu-Besipae misalnya, diketahui mengirimkan surat berisi kecaman atas tindakan kekerasan terhadap warga Pubabu-Besipae kepada Gubernur NTT dan DPRD Provinsi NTT.

Dalam suratnya Tim Hukum juga mendesak DPRD Provinsi NTT untuk meminta penjelasan resmi kepada Pemprov NTT atas tanah masyarakat adat Pubabu-Besipae. Mereka juga meminta Pemprov NTT untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah adat Pubabu-Besipae sebelum adanya penyelesaian.

Tim Hukum juga meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat Pubabu-Besipae. Terakhir meminta semua pihak untuk menahan diri dan menjaga situasi yang kondusif.

Tim Hukum menyebut, bentrok ini dipicu dengan kedatangan rombongan Pemprov NTT bersama unsur TNI, Polri dan Satpol PP serta masyarakat luar ke Pubabu pada sekitar pukul 11.48 Wita, 14 Oktober 2020. Rombongan tersebut diperkirakan berjumlah 200 orang.

Rombongan Pemprov NTT tersebut konon datang hendak melakukan penghijauan, dengan menanam lamtoro di lahan masyarakat adat Pubabu-Besipae yang masih bermasalah.

Namun kegiatan tersebut mendapat penolakan dari warga masyarakat adat Pubabu-Besipae. Dengan alasan, masalah hutan adat Pubabu dan tanah adat Pubabu-Besipae belum ada penyelesaian dan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Penolakan ini kemudian berujung pada terjadinya keributan antara masyarakat adat Pubabu-Besipae dan rombongan Pemprov NTT. Keributan tersebut semakin memanas hingga terjadi tindakan represif yang dilakukan petugas Satpol PP kepada warga Pubabu-Besipae, di hadapan anak-anak dan perempuan.

Terdapat beberapa warga Pubabu menjadi korban kekerasan dalam bentrok Rabu siang kemarin. Mereka adalah Debora Nomleni (perempuan 19 tahun) yang mengalami cidera akibat tangannya diputar sampai terkilir, Demaris Tefa (perempuan 48 tahun) yang diduga mengalami kekerasan berupa cekikan dan bantingan sampai lehernya terluka dan pingsan, Garsi Tanu (anak laki-laki 10 tahun) yang ditarik-tarik oleh petugas Satpol PP, Novi Tamonob (anak perempuan 15 tahun) dibanting dan ditendang sampai badannya penuh dengan lumpur, dan Marlin Taseseb (perempuan 28 tahun) yang didorong sampai terjatuh.

BACA: Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu Vs Pemprov NTT

Kecaman serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi. Terdapat beberapa hal yang disampaikan Umbu. Pertama, mengecam tindakan kekerasan yang digunakan kepada mastarakat adat Pubabu. Menurutnya, Pemprov NTT seharusnya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait dengan penyelesaian konflik sengketa lahan.

BACA SELENGKAPNYA DI BETAHITA.ID


BERITA TERKAIT