Anggota DPR Papua: Regulasi Kehutanan Bukan untuk Rakyat Papua
BETAHITA.ID | 08/02/2019 11:00
Anggota DPR Papua: Regulasi Kehutanan Bukan untuk Rakyat Papua
Regulasi Kehutanan ini seakan-akan hadir untuk pengusaha bukan untuk rakyat, Padahal negara ini hadir untuk rakyat ini yang harus dipahami oleh penegak hukum. foto Betahita.id

Betahita.id – John NR Gobai, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengatakan ada 6 poin solusi untuk permasalahan kayu dan hutan  hutan Papua .

Baca juga: KPK Ingatkan Jangan Atas Namakan Masyarakat untuk Keruk SDA

“Regulasi Kehutanan saat ini seakan-akan hadir untuk pengusaha bukan untuk rakyat, padahal negara ini hadir untuk rakyat ini yang harus dipahami oleh penegak hukum,” katanya saat dihubungi Rabu, 6 Februari 2019, dari Jakarta via telepon seluler.

Berdasarkan data Provinsi Papua, luas hutan Papua 28.621.799,707 hektare, yang terdiri dari hutan lahan kering primer sebesar 16.034.266,437 hektare, hutan rawa primer seluas 4.940.145,353 hektare dan daerah rawa seluas 7.647.387,917 hektare.

Luas hutan Papua  antara lain telah terbagi, menurut koran tempo, 30 Januari 2019, yang telah dimanfaatkan untuk HPH adalah 5.596.838 hektar, jadi  kebun sawit seluas 1.256.153 hektar,  untuk Hutan Tanaman Industri seluas, 524.675 hektar.

Perijinan bagi Masyarakat Adat untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat seluas 78.040 hektare. Namun 18 ijin yang dikeluarkan sebagai hutan adat ini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Pertama, John NR Gobai, mengatakan agar masyarakat diberikan ruang kelola dibuat panduan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang isinya memuat muatan Undang-undang Otonomi khusus Papua, Perdasus Papua No 22 Tahun 2008, Perdasus Papua No 21 Tahun 2008 dan Pergub No 13 Tahun 2010 tentang Ijin Pengambilan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Papua.

Kedua, KLHK jangan hanya menganakemaskan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Harus dicatat bahwa stakeholder kehutanan di Papua adalah Masyarakat Pemilik Hutan, Masyarakat adat Pengelola Hutan, Pelaku usaha non HPH yang selama ini menampung kayu dari masyarakat dan juga Pemegang HPH, bukan hanya HPH.

Ketiga, terkait kegiatan Gakkum KLHK agar tidak dilakukan demi kepentingan HPH.

Selengkapnya baca BETAHITA.ID


BERITA TERKAIT