Tanggapi Penolakan Aliansi Masyarakat Pesisir, Ini Penjelasan Lengkap DKP Soal LIN Maluku
TERASMALUKU.COM | 26/08/2021 15:29
Tanggapi Penolakan Aliansi Masyarakat Pesisir, Ini Penjelasan Lengkap DKP Soal LIN Maluku
Nelayan Matras-Pesaren Lancarkan Aksi Protes Lanjutan

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku buka suara atas aksi penolakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku oleh Aliansi Masyarakat Pesisir Maluku beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris mengatakan penolakan tersebut disebabkan karena mereka belum memahami konsep secara utuh dari Lumbung Ikan Nasional (LIN).

“Itu mereka belum memahami konsep secara utuh Lumbung Ikan Nasional itu seperti apa. Kalau kita lihat definisinya Lumbung Ikan Nasional adalah kawasan penghasil ikan secara berkelanjutan untuk tujuan jaringan pengaman sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ini kan utamanya masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama meliputi nelayan, pembudidaya, pengolah hingga pemasar,” terangnya saat diwawancarai Selasa (24/8/2021).

Untuk kembangkan LIN ini, membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, infrastruktur yang memadai, pelibatan semua stakeholder yang terkait dengan kelautan dan perikanan baik itu nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar, pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha.

“Semua itu dilibatkan. Mungkin mereka yang lakukan penolakan itu mungkin belum memahamai secara utuh padahal kita sudah beberapa kali lakukan webinar, konsultasi publik dan perbincangan dialog interaktif dengan RRI, TVRI sudah kita lakukan,”bebernya.

Apalagi kata dia mengingatkan, jangan dilihat LIN ini hanya di Ambon saja, tetapi LIN ini ada di semua kabupaten/kota di Maluku. Kebetulan saja pusatnya di Pulau Ambon di Kecamatan Salahutu, lebih khusus di Desa Waai – Liang.

Kenapa di Pulau Ambon? Kata Haris menjelaskan, ada beberapa alasan. Yaitu posisinya sangat strategis baik perlintasan udara maupun perlintasan laut. Kemudian Pulau Ambon didukung infrastruktur yang memadai, baik Bandara Internasionalnya, sumber daya listriknya, energi baik BBM cair maupun gas, telekomunikasi semua itu memadai di Ambon dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

“Jadi kabupaten/kota yang lain juga bagian dari LIN, mereka salah persepsi, mereka mengira LIN hanya di Ambon, kabupaten/kota itu tidak,”sambungnya.

Di semua kabupaten/kota juga akan dibangun sentra-sentra perikanan baik tangkap maupun budidaya hingga pengolahan tergantung kesiapan infrastruktur masing-masing daerah.

“Seperti bandara yang mungkin belum bisa didarati (pesawat) boeing untuk ekspor tapi bisa dengan perintis dibawa ke Ambon. Untuk pengolahan belum bisa mungkin listrik belum cukup, nanti ditambah daya listriknya, dibuat setengah jadi dioper ke Ambon, kalau bisa diolah jadi bahan jadi di kabupaten ya diolah di kabupaten,”ujarnya.

Begitu juga dengan produksi ditagetkan itu tidak semata-semata dari perikanan tangkap saja, harus juga dari budidaya, tujuannya untuk menjaga stok ikan.

“Kita punya stok ikan itu 4,6 juta ton per tahun, ini tidak boleh semuanya dieksploitasi diambil. Harus dibatasi yaitu 80 persen dari jumlah stok yang dinamakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB. Tujuannya untuk menjaga kelestarian. Supaya stok itu tidak habis, jadi dari 4,6 juta itu 80 persennya sekitar 3,7 juta yang boleh dimanfaatkan,” ungkapnya.

Sekarang ini lanjut Haris, yang baru dimanfaatkan 532ribu ton rata-rata per tahun. Sehingga masih ada peluang pengembangannya tapi didukung juga perikanan budidaya.

Begitu juga keterlibatan nelayan bukan hanya nelayan-nelayan besar, nelayan-nelayan kecil juga.

“Kemarin itu hasil kunjungan-kunjungan lapangan beberapa menteri dan sebagainya dan dibahas dalam rakor menteri itu ada pembagian tugas. Untuk Ambon New Port tanggungjawab Kementerian Perhubungan dari sisi infrastruktur. Ambon new Port ini kan pelabuhan integrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan. Tujuannya untuk mendukung LIN,” jelasnya.

Kemudian tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat grand design bisnis perikanannya.

“Berapa target dari perikanan tangkap. Untuk capai target itu berapa jumlah kapal yang ukuran 10 GT kebawah nelayan kecil, berapa kapal ukuran 10-30 GT yang izin daerah, berapa kapal diatas 30 GT yang merupakan izin pusat, itu kan ada kuota-kuotanya yang tujuannya supaya menjaga kelestarian seperti visi misi Pak Gubernur dan Pak Wagub dalam Pemerintahan Daerah, kita harus berdaulat di gugus pulau kita, perairan kita dan menjaga kelestarian sumber daya daya ekosistem kelautan kan seperti itu. Hitungan itu sementara dibuat KKP,” bebernya.

Grand Design dari Pemda yang sudah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan ini saat ini sementara diurai lagi oleh KKP untuk dijadikan master plan dengan menghitung berapa perikanan tangkap yang dibutuhkan, begitu juga perikanan budidaya, UMKM dikembangkan.

“Jadi nelayan kecil juga merupakan bagian yang integral dari LIN, tidak semata-mata untuk bisnis nelayan besar aja. Nelayan kecil tetap dioptimalkan, ada perhitungannya untuk kapal nelayan kecil jumlah yang sekarang eksisting ada berapa capai produksi sekian harus tambah berapa, itu ada hitung-hitungannya,” tuturnya.

terasmaluku.com


BERITA TERKAIT