Status Darurat Bencana Empat Kabupaten/Kota di Maluku Diperpanjangkah?
TERASMALUKU.COM | 13/08/2021 16:32
Status Darurat Bencana Empat Kabupaten/Kota di Maluku Diperpanjangkah?
SLEMAN – Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Wijaya menyatakan bahwa status Indonesia yang disebut sebagai “supermarket bencana” justru harus dijadikan peluang. “Ini perlu kita manfaatkan, sebab negara lain bisa belajar dari kita tentang penanganan bencana,” jelas Wisnu pada Kamis (05/04/2018) di Gedung Pusat UGM. Selain itu, Indonesia menurutnya patut percaya diri lantaran […]

ERASMALUKU.COM,-AMBON-Empat kabupaten/kota di Maluku berstatus Darurat Bencana sejak 13 Juli 2021 lalu karena dilanda bencana banjir dan longsor akibat kondisi cuaca buruk. Berlanjutkah?

Sebagaimana diketahui, empat kabupaten/kota di Maluku yang menyandang status Darurat Bencana ini adalah Kota Ambon, Kabpaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Timur (SBT).

Penetapan status darurat bencana ini oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail yang semula hingga 27 Juli, kemudian diperpanjang lagi hingga 9 Agustus 2021.

Dengan status darurat bencana, maka menjadi dasar Pemrpov Maluku melalui Gubernur maupun Pemkot/Pemkab melalui Walikota/Bupati untuk mengajukan usul ke Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB yang tembusannya ke Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bappenas untuk bantuan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Henri Far Far yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan status darurat di empat kabupaten/kota tersebut kembali diperpanjang lagi hingga 14 hari kedepan.

“Masih berlanjut (diperpanjang lagi 14 kedepan hingga 23 Agustus),” tuturnya menjawab terasmaluku.com, Jumat (13/8/2021).

Hanya saja, sampai saat ini kata Henri menambahkan, data valid terkait jumlah insfrastruktur dan besaran biaya untuk perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan longsor di empat kabupaten/kota tersebut masih dihitung Dinas PUPR.

“Mereka (Dinas PUPR) lagi siapkan, tinggal satukan dengan dokumen yang ada di kita (BPBD),” terangnya.

Namun terkait perbaikan infrastruktur rusak ini sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat, tinggal pengiriman data lengkapnya saja.

“Karena nilai (besaran biaya perbaikan) yang hitung itu PU karena datanya belum sampai ke kita, kalau sudah sampai ke kita, diupayakan secepatnya dikirim ke Jakarta,” tandasnya.

terasmaluku.com


BERITA TERKAIT