Gara-gara Tandatangan Persetujuan Cerai, Istri Kadis PPR Seret Bupati Kepulauan Aru ke PTUN
TERASMALUKU.COM | 23/09/2020 16:15
Gara-gara Tandatangan Persetujuan Cerai, Istri Kadis PPR Seret Bupati Kepulauan Aru ke PTUN

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga diPTUN-kan Habiba Yapono, istri Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PPR) Umar Ruly Londjo. Penyebabnya karena Bupati menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian tanpa sepengetahuan Habiba.

BACA JUGA : Kadis PPR Aru Digreberk Selingkuh Oleh Istrinya, Ternyata Bupati Tanda Tangan Persetujuan Cerai Tanpa Prosedur BKD

Hal ini disampaikan tim pengacara Habiba Yapono kepada Ambonkita.com grup Terasmaluku.com dalam jumpa pers di Caniecofffee kawasana Tanah Rata, Kota Ambon, Selasa (22/09/20).

Menurut tim pengacara yang diwakili Azwar Patty, surat yang dimaksud tertanggal 14 Juli 2020 itu tidak memiliki nomor surat yang lengkap, hanya bertuliskan nomor surat 873.4/  tanpa keterangan lain seperti nomor surat pada umumnya.

‘’Terkait surat keterangan ini sama sekali tidak sesuai, makanya dinamakan cacat prosedural, yaitu Bupati mengeluarkan atau menandatangani surat dengan nomor surat tidak jelas,’’ ungkap Patty.

Selain itu, terdapat tembusan kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama (PA), padahal kedua pasangan suami istri beragama Islam. “Anehnya kenapa tembusannya kepada pengadilan negeri, orang Islam bercerai ya di PA, ‘’ kata Patty lagi.

Disisi lain menurut Patty, isi surat tersebut juga menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) 45 /1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

‘’Seharusnya mengikuti aturan PP 45/1990 yakni memanggil kedua pihak untuk dimintai keterangan, tapi sampai surat itu diajukan ke Pengadilan Agama,  tidak pernah ibu Habiba Yapono dipanggil oleh Bupati atau pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Aru sesuai mekanisme PP tersebut,’’ kata Patty.

Tim pengacara menuding surat tersebut sudah menyalahi aturan PP 45/1990, sehingga tanda tangan Bupati dianggap menyalahi aturan.

Habiba Yapono menyatakan semestinya Bupati memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi atau dipertanyakan penyebab suaminya mengajukan perceraian, dan tidak menerima informasi dari satu pihak saja.

‘’Saya tidak terima keberpihakan Pak Bupati kepada suami saya yang merekayasa pernyataannya terkait penyebab perceraian dalam surat itu, seharusnya saya dihadirkan untuk menanyakan langsung pada saya,’’ kata Habiba.

Menurut Habiba, ada pernyataan membina dan memeriksa dalam surat itu. “Yang diperiksa suami saya tapi saya kan tidak, yang dibinakan suami saya tapi saya kan tidak, tidak ada upaya dari pihak bupati, tiba-tiba sudah ada surat ini, ini menyangkut nasib anak-anak saya, ‘’ kata Habiba.

Apalagi menurut Habiba, alasan sebenarnya bukanlah terkait dirinya namun karena suaminya Umar Ruly Londjo yang merupakan Kadis PPR Kepulauan Aru telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dirinya.

Untuk itu, Habiba tak tanggung-tanggung menyewa empat orang  tim pengacara dari kantor hukum Taha Latar untuk memPTUN-kan Bupati Johan Gonga. Empat pengacara ini adalah Taha Latar SH, MH, Syafridani, SH, M.kn, Marnex Salmon SH dan Azwar Patty SH.

Terkait hal ini, Bupati Johan Gonga yang coba dihubungi  melalui telepon seluler tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. (IS)

TERASMALUKU.COM


BERITA TERKAIT